Proteksionisme Baru AS?

Oleh: Samsul Hadi

Meskipun mendapat tantangan yang keras dari partner-partner perdagangan Amerika Serikat (AS), versi akhir dari undang-undang (UU) menyangkut stimulus 787 miliar USD (American Recovery and Reinvestment Act atau ARRA) yang disahkan kongres beberapa waktu lalu tetap memuat provisi Buy American yang kontroversial.

Dia mewajibkan seluruh proyek yang didanai paket stimulus itu untuk menggunakan besi, baja, dan produk-produk manufaktur yang diproduksi AS. Sensitivitas Obama menghadapi protes-protes itu--dengan berupaya meyakinkan Kongres untuk meniadakan ketentuan ini--ternyata tidak berhasil menghentikan laju Kongres untuk memuat provisi Buy American. Obama sendiri, berbeda dengan Bush, sejak semula jelas bukan pengusung ideologi perdagangan bebas.

Bahkan dalam kampanyenya, Obama banyak menyuarakan pentingnya langkah-langkah proteksi untuk membangkitkan ekonomi AS. Misalnya, Obama menyatakan akan melakukan negosiasi ulang atas substansi North American Free Trade Agreement (NAFTA) yang melibatkan AS, Kanada, dan Meksiko. Renegosiasi perjanjian perdagangan bebas juga akan segera dilakukan dengan Pemerintah Korea Selatan.

Akar Proteksionisme

Berlakunya provisi Buy American menunjukkan bahwa arus politik dalam negeri AS memang sedang mengarah pada proteksionisme. Tujuan utama dari rencana provisi Buy American antara lain untuk menolong industri besi dan baja yang mengalami kemunduran penjualan sekira 40 persen sebagai dampak resesi.

Meski dalam Act yang dikeluarkan Kongres tersebut dikatakan bahwa pemberlakuan program terkait harus sejalan dengan aturan perdagangan internasional, provisi Buy American sebenarnya sudah merupakan pelanggaran terhadap prinsip national treatment dalam WTO yang melarang suatu negara memberlakukan diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri dengan tujuan untuk memproteksi.

Itu jelas akan memengaruhi kepatuhan negara-negara lain terhadap aturan-aturan perdagangan internasional. Perang dagang dikhawatirkan akan terjadi. AS juga akan dirugikan karena-- seperti dikemukakan Wakil Presiden Bidang Internasional Kamar Dagang dan Industri AS John Murphy--50 juta penduduk AS bekerja pada sektor ekspor dan yang terkait.

Sekalipun sejak era Reagan AS menjadi kampiun globalisasi dan pasar bebas, kecenderungan proteksionisme sebenarnya memiliki akar politik yang kuat di AS. Rawi Abdelal dan Adam Segal (Foreign Affairs, Januari/Februari 2007) mencatat, pendekatan AS atas globalisasi dan pasar bebas sebenarnya bersifat ad hoc yang sangat dipengaruhi oleh US Treasury dan perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan deal secara langsung dengan negara-negara lain.

Bahkan, menurut Abdelal dan Segal, para pengambil kebijakan di AS cenderung bersikap skeptis terhadap aturan-aturan global dan organisasi internasional serta lebih percaya pada perjanjian secara individu dan spesifik dengan negara-negara lain. Pendekatan AS ini berbeda dengan Uni Eropa yang menginginkan terciptanya aturan-aturan baku dalam ekonomi global dan penguatan organisasi internasional seperti OECD, IMF, Bank Dunia, dan Uni Eropa sendiri.

Kecenderungan skeptisisme terhadap perdagangan bebas kini telah demikian menguat dalam masyarakat AS. Jajak pendapat yang diselenggarakan NBC News dan Wall Street Journal (2007) menunjukkan, dalam periode 1999-2007 persentase responden di AS yang memandang kesepakatan perdagangan bebas akan merugikan AS mencapai 46 persen dibandingkan dengan 28 persen responden yang memandang perdagangan bebas sebagai hal yang menguntungkan.

Rakyat AS mulai melihat globalisasi dan perdagangan bebas sebagai ancaman, khususnya dalam hal lapangan kerja. Tantangan bagi ekonomi AS terutama muncul dari China, India, Eropa Timur, dan Brasil ketika globalisasi dan pasar bebas memungkinkan pekerjaan dan industri-industri tertentu dikerjakan di luar AS, tapi hasilnya dijual di AS.

Akibatnya, banyak perusahaan di AS dipaksa gulung tikar dan gelombang PHK pun tidak terelakkan. Sebuah situs internet di AS menggambarkan kondisi yang dihadapi pekerja AS sebagai berikut, "Para pekerja di Michigan bukan hanya menghadapi kompetisi dengan pekerja di California, tetapi juga pekerja di Beijing (China) atau Bangalore (India)."

Logika neoliberal tentang mengatasi defisit perdagangan dan meluasnya pengangguran dengan arus masuk investasi asing kini harus bertabrakan dengan sentimen publik AS yang tidak menghendaki "dominasi asing".

Di masa Bush yang sangat probisnis, sentimen publik semacam ini mengakibatkan perusahaan minyak raksasa China, CNOOC, membatalkan niatnya mengambil alih Unocal, sebuah perusahaan minyak AS pada 2005. Tahun 2006, perusahaan raksasa dari Uni Emirat Arab, Dubai Ports World, juga mendapat tentangan keras dari Kongres ketika hendak meluasan kontrolnya atas pelabuhan-pelabuhan besar di AS.

Dampak Proteksionisme

Provisi Buy American menandai kecenderungan proteksi AS yang lebih terang-terangan. Ini menambahkan fakta bahwa kehadiran korporasi-korporasi besar asing di AS, khususnya dari Asia, telah menjadi sumber debat publik yang hangat di AS.

Sejak masa Bush, secara "parsial" China yang menguasai 10 persen pasar AS sesungguhnya telah menjadi target utama langkah-langkah proteksionisme AS. Bukan karena Bush berkecenderungan protektif, tapi karena tekanan Kongres dan sejumlah segmen dalam masyarakat AS.

Kini China harus siap menghadapi proteksionisme yang lebih "sistematis" di masa Obama. Dalam kampanyenya Obama menyatakan, melanjutkan perdagangan dengan China dengan pola yang selama ini berlangsung berarti memperpanjang krisis di AS. Obama juga menyatakan akan menerapkan standar "etis" dalam ekonomi dengan mempersoalkan praktik-praktik yang menyalahi HAM dan lingkungan seperti masalah mempekerjakan anak dan praktik industri yang mengakibatkan degradasi lingkungan hidup yang banyak dituduhkan ke China.

Secara khusus Obama akan menerapkan program monitoring atas impor tekstil dari China untuk melindungi perusahaan sejenis di dalam negeri AS. Memang isu perdagangan, termasuk rencana-rencana AS untuk menerapkan standar lingkungan dan HAM, tidak disinggung dalam kunjungan Hillary Clinton ke China baru-baru ini. Namun tentu saja ini lebih merupakan upaya untuk memelihara keharmonisan dalam tata hubungan diplomasi kedua negara.

Menurunnya permintaan pasar AS dan global telah membuat ekspor China turun 17,5 persen pada Januari 2009 dibandingkan bulan yang sama tahun lalu (SINDO, 12/2/2009). Jumlah pengangguran di China diperkirakan mencapai 20 juta orang sebagai dampak langsung dari penurunan permintaan produk China akibat krisis global. Negara-negara lain, yang bergantung pada ekspor dan investasi ke AS seperti Jepang dan Korea Selatan, juga sedang terperosok dalam krisis ekonomi yang dalam.

Di Indonesia, ekspor tekstil ke AS menghidupi sekira 250.000 tenaga kerja. Bila AS menerapkan standar-standar khusus yang sulit dipenuhi oleh produsen kita, para pekerja tersebut terancam akan kehilangan pekerjaan, di samping devisa sekira USD4 miliar juga akan melayang. Provisi Buy American menyadarkan banyak pihak bahwa pada dasarnya AS bukanlah dewa yang selalu siap memakmurkan ekonomi negara lain dengan kesiapan membuka pasar domestiknya secara terus-menerus.

Bagi AS, globalisasi dan pasar bebas bukanlah harga mati atau kebenaran mutlak. Ia hanyalah pilihan rasional yang didasari hitungan politik dan ekonomi yang dapat berubah sesuai kebutuhan. Bukankah ini pelajaran penting bagi Indonesia?(*)

Syamsul Hadi
Dosen Ekonomi Politik Internasional FISIP UI
Sumber: Sindo 25/2/2009

Keluar dari Perangkap Pangan?

Oleh Gatot Irianto

Peningkatan kebutuhan pangan terjadi akibat pertambahan penduduk yang relatif tinggi (1,38 persen/tahun) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua pihak perlu mewaspadai fenomena itu.

Paling tidak ada tiga komoditas pangan nonberas yang perlu dicermati terkait peningkatan permintaan sehingga bisa mendorong ketergantungan berlebihan atas bahan pangan impor. Gandum, tetua ayam ras (grand parent stock) baik pedaging maupun petelur serta ternak sapi, merupakan tiga komoditas utama yang kini menjadi perhatian publik dan pemerintah karena ledakan permintaannya.

Peningkatan permintaan gandum dan daging ayam broiler yang besar akibat promosi dan layanan antar yang amat militan dan didukung industri hulu dan hilir perusahaan multinasional yang tangguh. Kondisi ini diperburuk terbatasnya edukasi media tentang hidup sehat atas pangan berbasis terigu dan daging ayam ras pada kelompok usia produktif dan anak anak.

Adapun lonjakan peningkatan impor sapi hingga kini terjadi akibat kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan pelarangan pemotongan betina produktif agar sapi yang dipotong memenuhi potensi bobot potong ideal. Pilihan ini harus diambil karena dalam jangka panjang akan menyelamatkan populasi ternak sapi dan peningkatan produksi daging sapi untuk keluar dari perangkap impor sapi, daging, dan jeroan sapi.

Terigu dan ayam

Menyikapi situasi permintaan terigu yang terus melonjak, pemerintah menggenjot diversifikasi dengan produk tepung non- terigu berbasis komoditas lokal utamanya umbi-umbian dengan fortifikasi agar kompetitif terhadap gandum. Hal ini harus dilakukan karena agro-ekologi untuk tanaman gandum tidak banyak tersedia di Indonesia. Dengan harga jual pangan berbahan nonterigu lebih murah, edukasi dan promosi hidup sehat yang lebih gencar, diharapkan dalam jangka menengah, tepung nonterigu akan mampu bersaing melawan terigu yang kini mendominasi pangan nonberas.

Sementara untuk mengatasi ketergantungan atas ayam ras, pemerintah mendorong swasta mengimpor great grand parent stock (GGP) atau pure line agar jaminan produksi ayam usia sehari (day old chick/DOC) dapat dipastikan dalam kurun waktu lima tahun. Secara simultan penelitian dan pengembangan ayam lokal terus diintensifkan.

Semua pihak harus mewaspadai kampanye hitam atas ayam buras yang dituduh sebagai penyebar virus avian influenza seperti banyak dilansir media selama ini. Padahal, kita tahu, Indonesia merupakan salah satu pusat domestikasi ayam di dunia. Ayam buras/kampung merupakan jaring pengaman sosial yang amat strategis guna mengeluarkan Indonesia dari perangkap pangan dan kemiskinan.

Itu sebabnya ada pihak yang ingin menghancurkan ayam buras Indonesia dengan berbagai modus. Padahal, 60 persen populasi ayam buras tahan terhadap avian influenza. Maka, amat tidak adil jika dimusnahkan dengan peraturan daerah (perda).

Produk lokal

Untuk melepaskan Indonesia dari perangkap pangan, maka perlu dilakukan (i) bagaimana semua pihak menggunakan produk pangan lokal dengan semua konsekuensinya; (ii) bagaimana menurunkan ketergantungan/ketagihan atas bahan pangan utama gandum agar cepat dan pasti, ketergantungan pangan dapat direduksi secara signifikan.

Kita perlu belajar dari negara kaya yang teknologinya maju, seperti Jepang dan Korea Selatan. Mereka tetap bangga menggunakan produk telepon seluler dan mobil sendiri tanpa terpengaruh produk lain meski lebih canggih. Harga diri bangsa menjadi taruhan terakhir dalam melepaskan diri dari perangkap pangan.

India juga merupakan teladan bagaimana keluar dari perangkap pangan dan menjadi negara industri. Kebijakan pemerintah dalam importasi pangan, penetapan tarif, dan keberpihakan terhadap petani sudah menunjukkan hasilnya meski harus diakui masih memerlukan tenaga, waktu, dana, dan pengawalan kontinu.

Kini, pertarungan pasar atas bahan pangan impor sudah tidak berbatas sehingga yang kuat kian kuat dan yang lemah kian tergilas. Maka, badan penelitian dan pengembangan pertanian memberi prioritas utama dalam pengembangan benih, bibit, pupuk, dan alat pada tahun anggaran 2008 agar Indonesia secara bertahap keluar dari perangkap pangan.

Lompatan produksi pangan nonterigu, ayam buras, dan sapi pasti dapat dilakukan dalam 3-5 tahun ke depan jika semua pihak secara konsisten melindungi pertanian dan petani kita.

*) Gatot Irianto Kepala Badan Litbang Pertanian

Sumber: Kompas Kamis, 4 September 2008

Indonesia Masuk "Perangkap Pangan"

Petani Hanya Jadi Buruh Tanam

Jakarta, Kompas - Indonesia sebagai bangsa agraris ternyata sudah masuk dalam ”perangkap pangan” atau food trap negara maju dan kapitalisme global. Tujuh komoditas pangan utama nonberas yang dikonsumsi masyarakat sangat bergantung pada impor.

Bahkan, empat dari tujuh komoditas pangan utama nonberas, yakni, gandum, kedelai, daging ayam ras, dan telur ayam ras, sudah masuk kategori kritis. Meskipun belum kritis, jagung, daging sapi, dan susu patut diwaspadai.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, yang juga guru besar sosial ekonomi pertanian Universitas Jember, Rudi Wibowo, krisis ini terjadi karena Indonesia tidak mampu mengatasi persoalan itu sejak dulu. ”Dari waktu ke waktu tidak ada perkembangan berarti untuk mengurangi ketergantungan pangan impor itu, justru sebaliknya malah makin parah,” kata Rudi, Sabtu (30/8) di Surabaya.

Meningkatnya ketergantungan ketahanan pangan negeri ini pada negara lain dapat dilihat dari naiknya volume impor pangan dalam bentuk komoditas maupun benih atau bibit.

Pada tahun 2000, Indonesia mengimpor gandum sebanyak 6,037 juta ton. Lima tahun kemudian, tahun 2005, impor gandum naik hampir 10 persen menjadi 6,589 juta ton. Tahun 2025, diproyeksikan impor gandum akan meningkat tiga kali lipat menjadi 18,679 juta ton. Impor kedelai dalam lima tahun terakhir (2003-2007) rata-rata 1.091 juta ton atau mencapai 60,5 persen dari total kebutuhan.

Untuk daging ayam ras, meskipun sebagian besar ayam usia sehari (day old chicken/DOC) diproduksi di dalam negeri, yaitu sebanyak 1,15 miliar ekor (2007), tetapi super induk ayam (grand parent stock/GPS) dan induk ayam (parent stock/PS)-nya diimpor dari negara maju.

Ketergantungan pada impor juga terjadi pada susu. Setiap tahun 70 persen kebutuhan susu diimpor dalam bentuk skim.

Untuk jagung, produksi tahun 2008 memang surplus. Namun, peningkatan produksi itu ditunjang oleh penggunaan benih jagung hibrida. Tahun 2008, penggunaan hibrida mencapai 43 persen dari total luas tanaman jagung nasional 3,5 juta hektar. ”Kondisi jagung lebih baik karena ada progres penggunaan teknologi,” kata Rudi.

Meskipun begitu, kebutuhan benih jagung hibrida sekitar 30.100 ton per tahun itu sebagian atau 43 persen bukan berasal dari perusahaan benih nasional atau petani penangkar, tetapi diproduksi oleh perusahaan multinasional, seperti Bayer Crop dan Dupont.

Ketergantungan pada impor juga terjadi pada daging sapi. Impor dalam bentuk daging dan jeroan beku per tahun mencapai 64.000 ton. Adapun impor sapi bakalan setiap tahun sekitar 600.000 ekor.

Peran negara kuat

Menanggapi situasi ketahanan pangan Indonesia, yang sangat bergantung pada impor, ahli peneliti utama kebijakan pertanian pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP), Husein Sawit, mengakui, produksi dan perdagangan pangan dunia memang semakin terkonsentrasi ke negara-negara maju. Selain itu, peran perusahaan multinasional (MNCs) pun tambah kuat dan berpengaruh.

Untuk menguasai pasar produk pertanian negara berkembang, termasuk Indonesia, negara-negara maju itu melakukan politik dumping. AS dan Uni Eropa, misalnya, menyubsidi pertanian mereka agar komoditas yang dihasilkan dapat memenangi persaingan di pasar dunia.

Konsentrasi perdagangan pada industri raksasa dunia tampak dari peran MNCs yang menguasai industri hulu sarana produksi pertanian, seperti benih atau bibit, pupuk, dan pestisida. Tidak hanya di hulu, di hilir pun MNCs ”menggenggam” industri hilir pertanian, antara lain dalam industri pengolahan pangan.

Guna mendukung hegemoninya di pasar komoditas pangan, perusahaan multinasional juga mengembangkan ”revolusi” ritel melalui hipermarket dan perdagangan ritel pangan di negara berkembang. Braun dalam hasil penelitiannya di International Food Policy Research Institute (IFPRI) memperkirakan, total penjualan 10 perusahaan MNCs global untuk sarana produksi pertanian mencapai 40 miliar dollar AS, industri pengolahan dan perdagangan pangan 409 miliar dollar AS, dan industri pengecer 1.091 miliar dollar AS (lihat tabel).

Negara berkembang, seperti Indonesia, hanya kebagian menjadi buruh tanam untuk sarana produksi yang dihasilkan MNCs. Hasil produksi petani dan buruh tani Indonesia itu diolah dan diperdagangkan oleh industri pengolahan pangan yang juga milik perusahaan multinasional. Selanjutnya hasil produksi itu diperdagangkan melalui perusahaan ritel, yang juga milik perusahaan multinasional, kepada konsumen, yaitu masyarakat Indonesia, termasuk petani.

Perusahaan Monsanto dari AS, misalnya, dalam 10 tahun terakhir memasok berbagai jenis benih, seperti jagung, kapas, dan sayuran. Laboratorium pembibitannya tidak hanya terdapat di AS, tetapi di ratusan lokasi di dunia.

Syngenta (Swiss), mencatat kenaikan penjualan benih 20 persen pada semester I-2008, yakni menjadi 7,3 miliar dollar AS, dibandingkan semester I-2007. Saat ini Syngenta memiliki 300 benih terdaftar dan 500 varietas benih komersial.

Rudi mengingatkan, Indonesia akan semakin bergantung pada pangan impor. ”Apabila sewaktu-waktu terjadi gejolak pangan impor di tengah sektor riil banyak bergantung pada bahan baku impor, hal itu akan membahayakan perekonomian nasional.

Daya saing rendah

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengatakan, tingginya ketergantungan pada pangan impor karena rendahnya daya saing dan kesiapan teknologi pertanian. Gandum, misalnya, kebutuhan terhadap komoditas ini terus meningkat. Saat ini konsumsi gandum per kapita per tahun mencapai 10 kilogram. Padahal, gandum bukan komoditas unggulan negeri ini.

”Arah diversifikasi konsumsi pangan kita keliru. Salah satu sebabnya, kebijakan pemerintah yang kurang pas,” ujarnya.

Siswono mengingatkan, Indonesia tengah digiring masuk dalam perangkap pangan negara maju dan MNCs. Ironisnya, pemerintah justru memberikan jalan bagi mereka untuk ”mencengkeram” negeri ini.

Hal itu, antara lain, tampak dari dibebaskannya bea masuk impor gandum dan kedelai. Kebijakan itu, menurut Siswono, menunjukkan bahwa pemerintah hanya berpikir jangka pendek.

Menanggapi ketergantungan pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian Gatot Irianto mengatakan, di tengah arus globalisasi Indonesia memang tidak bisa 100 persen mandiri. Memang ada ketergantungan, tetapi masih dalam batas yang bisa dikontrol.

Artinya bila sewaktu-waktu ada kenaikan harga pangan global, Indonesia masih bisa menyediakan pangan. Menjadi berbahaya bila ketergantungan sudah sepenuhnya terjadi.

Di bidang penelitian, kata Gatot, sebenarnya Indonesia tidak kalah. Banyak varietas unggul bermutu benih kedelai yang memiliki produktivitas tinggi. Namun, peningkatan produksi kedelai tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Harus bertahap.

Terkait dengan bibit unggas, sudah ada sejumlah investor yang tertarik menanamkan modal di Indonesia dalam produksi GPS dan PS. Teknologi pembibitan unggas juga terus dikembangkan. Meskipun begitu, keberadaan usaha kecil ayam kampung juga harus tetap dilestarikan agar Indonesia memiliki ketahanan pangan untuk daging ayam dan telur. (MAS/JOE)

Source: Kompas, Senin, 1 September 2008