Proteksionisme Baru AS?

Oleh: Samsul Hadi

Meskipun mendapat tantangan yang keras dari partner-partner perdagangan Amerika Serikat (AS), versi akhir dari undang-undang (UU) menyangkut stimulus 787 miliar USD (American Recovery and Reinvestment Act atau ARRA) yang disahkan kongres beberapa waktu lalu tetap memuat provisi Buy American yang kontroversial.

Dia mewajibkan seluruh proyek yang didanai paket stimulus itu untuk menggunakan besi, baja, dan produk-produk manufaktur yang diproduksi AS. Sensitivitas Obama menghadapi protes-protes itu--dengan berupaya meyakinkan Kongres untuk meniadakan ketentuan ini--ternyata tidak berhasil menghentikan laju Kongres untuk memuat provisi Buy American. Obama sendiri, berbeda dengan Bush, sejak semula jelas bukan pengusung ideologi perdagangan bebas.

Bahkan dalam kampanyenya, Obama banyak menyuarakan pentingnya langkah-langkah proteksi untuk membangkitkan ekonomi AS. Misalnya, Obama menyatakan akan melakukan negosiasi ulang atas substansi North American Free Trade Agreement (NAFTA) yang melibatkan AS, Kanada, dan Meksiko. Renegosiasi perjanjian perdagangan bebas juga akan segera dilakukan dengan Pemerintah Korea Selatan.

Akar Proteksionisme

Berlakunya provisi Buy American menunjukkan bahwa arus politik dalam negeri AS memang sedang mengarah pada proteksionisme. Tujuan utama dari rencana provisi Buy American antara lain untuk menolong industri besi dan baja yang mengalami kemunduran penjualan sekira 40 persen sebagai dampak resesi.

Meski dalam Act yang dikeluarkan Kongres tersebut dikatakan bahwa pemberlakuan program terkait harus sejalan dengan aturan perdagangan internasional, provisi Buy American sebenarnya sudah merupakan pelanggaran terhadap prinsip national treatment dalam WTO yang melarang suatu negara memberlakukan diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri dengan tujuan untuk memproteksi.

Itu jelas akan memengaruhi kepatuhan negara-negara lain terhadap aturan-aturan perdagangan internasional. Perang dagang dikhawatirkan akan terjadi. AS juga akan dirugikan karena-- seperti dikemukakan Wakil Presiden Bidang Internasional Kamar Dagang dan Industri AS John Murphy--50 juta penduduk AS bekerja pada sektor ekspor dan yang terkait.

Sekalipun sejak era Reagan AS menjadi kampiun globalisasi dan pasar bebas, kecenderungan proteksionisme sebenarnya memiliki akar politik yang kuat di AS. Rawi Abdelal dan Adam Segal (Foreign Affairs, Januari/Februari 2007) mencatat, pendekatan AS atas globalisasi dan pasar bebas sebenarnya bersifat ad hoc yang sangat dipengaruhi oleh US Treasury dan perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan deal secara langsung dengan negara-negara lain.

Bahkan, menurut Abdelal dan Segal, para pengambil kebijakan di AS cenderung bersikap skeptis terhadap aturan-aturan global dan organisasi internasional serta lebih percaya pada perjanjian secara individu dan spesifik dengan negara-negara lain. Pendekatan AS ini berbeda dengan Uni Eropa yang menginginkan terciptanya aturan-aturan baku dalam ekonomi global dan penguatan organisasi internasional seperti OECD, IMF, Bank Dunia, dan Uni Eropa sendiri.

Kecenderungan skeptisisme terhadap perdagangan bebas kini telah demikian menguat dalam masyarakat AS. Jajak pendapat yang diselenggarakan NBC News dan Wall Street Journal (2007) menunjukkan, dalam periode 1999-2007 persentase responden di AS yang memandang kesepakatan perdagangan bebas akan merugikan AS mencapai 46 persen dibandingkan dengan 28 persen responden yang memandang perdagangan bebas sebagai hal yang menguntungkan.

Rakyat AS mulai melihat globalisasi dan perdagangan bebas sebagai ancaman, khususnya dalam hal lapangan kerja. Tantangan bagi ekonomi AS terutama muncul dari China, India, Eropa Timur, dan Brasil ketika globalisasi dan pasar bebas memungkinkan pekerjaan dan industri-industri tertentu dikerjakan di luar AS, tapi hasilnya dijual di AS.

Akibatnya, banyak perusahaan di AS dipaksa gulung tikar dan gelombang PHK pun tidak terelakkan. Sebuah situs internet di AS menggambarkan kondisi yang dihadapi pekerja AS sebagai berikut, "Para pekerja di Michigan bukan hanya menghadapi kompetisi dengan pekerja di California, tetapi juga pekerja di Beijing (China) atau Bangalore (India)."

Logika neoliberal tentang mengatasi defisit perdagangan dan meluasnya pengangguran dengan arus masuk investasi asing kini harus bertabrakan dengan sentimen publik AS yang tidak menghendaki "dominasi asing".

Di masa Bush yang sangat probisnis, sentimen publik semacam ini mengakibatkan perusahaan minyak raksasa China, CNOOC, membatalkan niatnya mengambil alih Unocal, sebuah perusahaan minyak AS pada 2005. Tahun 2006, perusahaan raksasa dari Uni Emirat Arab, Dubai Ports World, juga mendapat tentangan keras dari Kongres ketika hendak meluasan kontrolnya atas pelabuhan-pelabuhan besar di AS.

Dampak Proteksionisme

Provisi Buy American menandai kecenderungan proteksi AS yang lebih terang-terangan. Ini menambahkan fakta bahwa kehadiran korporasi-korporasi besar asing di AS, khususnya dari Asia, telah menjadi sumber debat publik yang hangat di AS.

Sejak masa Bush, secara "parsial" China yang menguasai 10 persen pasar AS sesungguhnya telah menjadi target utama langkah-langkah proteksionisme AS. Bukan karena Bush berkecenderungan protektif, tapi karena tekanan Kongres dan sejumlah segmen dalam masyarakat AS.

Kini China harus siap menghadapi proteksionisme yang lebih "sistematis" di masa Obama. Dalam kampanyenya Obama menyatakan, melanjutkan perdagangan dengan China dengan pola yang selama ini berlangsung berarti memperpanjang krisis di AS. Obama juga menyatakan akan menerapkan standar "etis" dalam ekonomi dengan mempersoalkan praktik-praktik yang menyalahi HAM dan lingkungan seperti masalah mempekerjakan anak dan praktik industri yang mengakibatkan degradasi lingkungan hidup yang banyak dituduhkan ke China.

Secara khusus Obama akan menerapkan program monitoring atas impor tekstil dari China untuk melindungi perusahaan sejenis di dalam negeri AS. Memang isu perdagangan, termasuk rencana-rencana AS untuk menerapkan standar lingkungan dan HAM, tidak disinggung dalam kunjungan Hillary Clinton ke China baru-baru ini. Namun tentu saja ini lebih merupakan upaya untuk memelihara keharmonisan dalam tata hubungan diplomasi kedua negara.

Menurunnya permintaan pasar AS dan global telah membuat ekspor China turun 17,5 persen pada Januari 2009 dibandingkan bulan yang sama tahun lalu (SINDO, 12/2/2009). Jumlah pengangguran di China diperkirakan mencapai 20 juta orang sebagai dampak langsung dari penurunan permintaan produk China akibat krisis global. Negara-negara lain, yang bergantung pada ekspor dan investasi ke AS seperti Jepang dan Korea Selatan, juga sedang terperosok dalam krisis ekonomi yang dalam.

Di Indonesia, ekspor tekstil ke AS menghidupi sekira 250.000 tenaga kerja. Bila AS menerapkan standar-standar khusus yang sulit dipenuhi oleh produsen kita, para pekerja tersebut terancam akan kehilangan pekerjaan, di samping devisa sekira USD4 miliar juga akan melayang. Provisi Buy American menyadarkan banyak pihak bahwa pada dasarnya AS bukanlah dewa yang selalu siap memakmurkan ekonomi negara lain dengan kesiapan membuka pasar domestiknya secara terus-menerus.

Bagi AS, globalisasi dan pasar bebas bukanlah harga mati atau kebenaran mutlak. Ia hanyalah pilihan rasional yang didasari hitungan politik dan ekonomi yang dapat berubah sesuai kebutuhan. Bukankah ini pelajaran penting bagi Indonesia?(*)

Syamsul Hadi
Dosen Ekonomi Politik Internasional FISIP UI
Sumber: Sindo 25/2/2009

Keluar dari Perangkap Pangan?

Oleh Gatot Irianto

Peningkatan kebutuhan pangan terjadi akibat pertambahan penduduk yang relatif tinggi (1,38 persen/tahun) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua pihak perlu mewaspadai fenomena itu.

Paling tidak ada tiga komoditas pangan nonberas yang perlu dicermati terkait peningkatan permintaan sehingga bisa mendorong ketergantungan berlebihan atas bahan pangan impor. Gandum, tetua ayam ras (grand parent stock) baik pedaging maupun petelur serta ternak sapi, merupakan tiga komoditas utama yang kini menjadi perhatian publik dan pemerintah karena ledakan permintaannya.

Peningkatan permintaan gandum dan daging ayam broiler yang besar akibat promosi dan layanan antar yang amat militan dan didukung industri hulu dan hilir perusahaan multinasional yang tangguh. Kondisi ini diperburuk terbatasnya edukasi media tentang hidup sehat atas pangan berbasis terigu dan daging ayam ras pada kelompok usia produktif dan anak anak.

Adapun lonjakan peningkatan impor sapi hingga kini terjadi akibat kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan pelarangan pemotongan betina produktif agar sapi yang dipotong memenuhi potensi bobot potong ideal. Pilihan ini harus diambil karena dalam jangka panjang akan menyelamatkan populasi ternak sapi dan peningkatan produksi daging sapi untuk keluar dari perangkap impor sapi, daging, dan jeroan sapi.

Terigu dan ayam

Menyikapi situasi permintaan terigu yang terus melonjak, pemerintah menggenjot diversifikasi dengan produk tepung non- terigu berbasis komoditas lokal utamanya umbi-umbian dengan fortifikasi agar kompetitif terhadap gandum. Hal ini harus dilakukan karena agro-ekologi untuk tanaman gandum tidak banyak tersedia di Indonesia. Dengan harga jual pangan berbahan nonterigu lebih murah, edukasi dan promosi hidup sehat yang lebih gencar, diharapkan dalam jangka menengah, tepung nonterigu akan mampu bersaing melawan terigu yang kini mendominasi pangan nonberas.

Sementara untuk mengatasi ketergantungan atas ayam ras, pemerintah mendorong swasta mengimpor great grand parent stock (GGP) atau pure line agar jaminan produksi ayam usia sehari (day old chick/DOC) dapat dipastikan dalam kurun waktu lima tahun. Secara simultan penelitian dan pengembangan ayam lokal terus diintensifkan.

Semua pihak harus mewaspadai kampanye hitam atas ayam buras yang dituduh sebagai penyebar virus avian influenza seperti banyak dilansir media selama ini. Padahal, kita tahu, Indonesia merupakan salah satu pusat domestikasi ayam di dunia. Ayam buras/kampung merupakan jaring pengaman sosial yang amat strategis guna mengeluarkan Indonesia dari perangkap pangan dan kemiskinan.

Itu sebabnya ada pihak yang ingin menghancurkan ayam buras Indonesia dengan berbagai modus. Padahal, 60 persen populasi ayam buras tahan terhadap avian influenza. Maka, amat tidak adil jika dimusnahkan dengan peraturan daerah (perda).

Produk lokal

Untuk melepaskan Indonesia dari perangkap pangan, maka perlu dilakukan (i) bagaimana semua pihak menggunakan produk pangan lokal dengan semua konsekuensinya; (ii) bagaimana menurunkan ketergantungan/ketagihan atas bahan pangan utama gandum agar cepat dan pasti, ketergantungan pangan dapat direduksi secara signifikan.

Kita perlu belajar dari negara kaya yang teknologinya maju, seperti Jepang dan Korea Selatan. Mereka tetap bangga menggunakan produk telepon seluler dan mobil sendiri tanpa terpengaruh produk lain meski lebih canggih. Harga diri bangsa menjadi taruhan terakhir dalam melepaskan diri dari perangkap pangan.

India juga merupakan teladan bagaimana keluar dari perangkap pangan dan menjadi negara industri. Kebijakan pemerintah dalam importasi pangan, penetapan tarif, dan keberpihakan terhadap petani sudah menunjukkan hasilnya meski harus diakui masih memerlukan tenaga, waktu, dana, dan pengawalan kontinu.

Kini, pertarungan pasar atas bahan pangan impor sudah tidak berbatas sehingga yang kuat kian kuat dan yang lemah kian tergilas. Maka, badan penelitian dan pengembangan pertanian memberi prioritas utama dalam pengembangan benih, bibit, pupuk, dan alat pada tahun anggaran 2008 agar Indonesia secara bertahap keluar dari perangkap pangan.

Lompatan produksi pangan nonterigu, ayam buras, dan sapi pasti dapat dilakukan dalam 3-5 tahun ke depan jika semua pihak secara konsisten melindungi pertanian dan petani kita.

*) Gatot Irianto Kepala Badan Litbang Pertanian

Sumber: Kompas Kamis, 4 September 2008

Indonesia Masuk "Perangkap Pangan"

Petani Hanya Jadi Buruh Tanam

Jakarta, Kompas - Indonesia sebagai bangsa agraris ternyata sudah masuk dalam ”perangkap pangan” atau food trap negara maju dan kapitalisme global. Tujuh komoditas pangan utama nonberas yang dikonsumsi masyarakat sangat bergantung pada impor.

Bahkan, empat dari tujuh komoditas pangan utama nonberas, yakni, gandum, kedelai, daging ayam ras, dan telur ayam ras, sudah masuk kategori kritis. Meskipun belum kritis, jagung, daging sapi, dan susu patut diwaspadai.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, yang juga guru besar sosial ekonomi pertanian Universitas Jember, Rudi Wibowo, krisis ini terjadi karena Indonesia tidak mampu mengatasi persoalan itu sejak dulu. ”Dari waktu ke waktu tidak ada perkembangan berarti untuk mengurangi ketergantungan pangan impor itu, justru sebaliknya malah makin parah,” kata Rudi, Sabtu (30/8) di Surabaya.

Meningkatnya ketergantungan ketahanan pangan negeri ini pada negara lain dapat dilihat dari naiknya volume impor pangan dalam bentuk komoditas maupun benih atau bibit.

Pada tahun 2000, Indonesia mengimpor gandum sebanyak 6,037 juta ton. Lima tahun kemudian, tahun 2005, impor gandum naik hampir 10 persen menjadi 6,589 juta ton. Tahun 2025, diproyeksikan impor gandum akan meningkat tiga kali lipat menjadi 18,679 juta ton. Impor kedelai dalam lima tahun terakhir (2003-2007) rata-rata 1.091 juta ton atau mencapai 60,5 persen dari total kebutuhan.

Untuk daging ayam ras, meskipun sebagian besar ayam usia sehari (day old chicken/DOC) diproduksi di dalam negeri, yaitu sebanyak 1,15 miliar ekor (2007), tetapi super induk ayam (grand parent stock/GPS) dan induk ayam (parent stock/PS)-nya diimpor dari negara maju.

Ketergantungan pada impor juga terjadi pada susu. Setiap tahun 70 persen kebutuhan susu diimpor dalam bentuk skim.

Untuk jagung, produksi tahun 2008 memang surplus. Namun, peningkatan produksi itu ditunjang oleh penggunaan benih jagung hibrida. Tahun 2008, penggunaan hibrida mencapai 43 persen dari total luas tanaman jagung nasional 3,5 juta hektar. ”Kondisi jagung lebih baik karena ada progres penggunaan teknologi,” kata Rudi.

Meskipun begitu, kebutuhan benih jagung hibrida sekitar 30.100 ton per tahun itu sebagian atau 43 persen bukan berasal dari perusahaan benih nasional atau petani penangkar, tetapi diproduksi oleh perusahaan multinasional, seperti Bayer Crop dan Dupont.

Ketergantungan pada impor juga terjadi pada daging sapi. Impor dalam bentuk daging dan jeroan beku per tahun mencapai 64.000 ton. Adapun impor sapi bakalan setiap tahun sekitar 600.000 ekor.

Peran negara kuat

Menanggapi situasi ketahanan pangan Indonesia, yang sangat bergantung pada impor, ahli peneliti utama kebijakan pertanian pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP), Husein Sawit, mengakui, produksi dan perdagangan pangan dunia memang semakin terkonsentrasi ke negara-negara maju. Selain itu, peran perusahaan multinasional (MNCs) pun tambah kuat dan berpengaruh.

Untuk menguasai pasar produk pertanian negara berkembang, termasuk Indonesia, negara-negara maju itu melakukan politik dumping. AS dan Uni Eropa, misalnya, menyubsidi pertanian mereka agar komoditas yang dihasilkan dapat memenangi persaingan di pasar dunia.

Konsentrasi perdagangan pada industri raksasa dunia tampak dari peran MNCs yang menguasai industri hulu sarana produksi pertanian, seperti benih atau bibit, pupuk, dan pestisida. Tidak hanya di hulu, di hilir pun MNCs ”menggenggam” industri hilir pertanian, antara lain dalam industri pengolahan pangan.

Guna mendukung hegemoninya di pasar komoditas pangan, perusahaan multinasional juga mengembangkan ”revolusi” ritel melalui hipermarket dan perdagangan ritel pangan di negara berkembang. Braun dalam hasil penelitiannya di International Food Policy Research Institute (IFPRI) memperkirakan, total penjualan 10 perusahaan MNCs global untuk sarana produksi pertanian mencapai 40 miliar dollar AS, industri pengolahan dan perdagangan pangan 409 miliar dollar AS, dan industri pengecer 1.091 miliar dollar AS (lihat tabel).

Negara berkembang, seperti Indonesia, hanya kebagian menjadi buruh tanam untuk sarana produksi yang dihasilkan MNCs. Hasil produksi petani dan buruh tani Indonesia itu diolah dan diperdagangkan oleh industri pengolahan pangan yang juga milik perusahaan multinasional. Selanjutnya hasil produksi itu diperdagangkan melalui perusahaan ritel, yang juga milik perusahaan multinasional, kepada konsumen, yaitu masyarakat Indonesia, termasuk petani.

Perusahaan Monsanto dari AS, misalnya, dalam 10 tahun terakhir memasok berbagai jenis benih, seperti jagung, kapas, dan sayuran. Laboratorium pembibitannya tidak hanya terdapat di AS, tetapi di ratusan lokasi di dunia.

Syngenta (Swiss), mencatat kenaikan penjualan benih 20 persen pada semester I-2008, yakni menjadi 7,3 miliar dollar AS, dibandingkan semester I-2007. Saat ini Syngenta memiliki 300 benih terdaftar dan 500 varietas benih komersial.

Rudi mengingatkan, Indonesia akan semakin bergantung pada pangan impor. ”Apabila sewaktu-waktu terjadi gejolak pangan impor di tengah sektor riil banyak bergantung pada bahan baku impor, hal itu akan membahayakan perekonomian nasional.

Daya saing rendah

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengatakan, tingginya ketergantungan pada pangan impor karena rendahnya daya saing dan kesiapan teknologi pertanian. Gandum, misalnya, kebutuhan terhadap komoditas ini terus meningkat. Saat ini konsumsi gandum per kapita per tahun mencapai 10 kilogram. Padahal, gandum bukan komoditas unggulan negeri ini.

”Arah diversifikasi konsumsi pangan kita keliru. Salah satu sebabnya, kebijakan pemerintah yang kurang pas,” ujarnya.

Siswono mengingatkan, Indonesia tengah digiring masuk dalam perangkap pangan negara maju dan MNCs. Ironisnya, pemerintah justru memberikan jalan bagi mereka untuk ”mencengkeram” negeri ini.

Hal itu, antara lain, tampak dari dibebaskannya bea masuk impor gandum dan kedelai. Kebijakan itu, menurut Siswono, menunjukkan bahwa pemerintah hanya berpikir jangka pendek.

Menanggapi ketergantungan pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian Gatot Irianto mengatakan, di tengah arus globalisasi Indonesia memang tidak bisa 100 persen mandiri. Memang ada ketergantungan, tetapi masih dalam batas yang bisa dikontrol.

Artinya bila sewaktu-waktu ada kenaikan harga pangan global, Indonesia masih bisa menyediakan pangan. Menjadi berbahaya bila ketergantungan sudah sepenuhnya terjadi.

Di bidang penelitian, kata Gatot, sebenarnya Indonesia tidak kalah. Banyak varietas unggul bermutu benih kedelai yang memiliki produktivitas tinggi. Namun, peningkatan produksi kedelai tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Harus bertahap.

Terkait dengan bibit unggas, sudah ada sejumlah investor yang tertarik menanamkan modal di Indonesia dalam produksi GPS dan PS. Teknologi pembibitan unggas juga terus dikembangkan. Meskipun begitu, keberadaan usaha kecil ayam kampung juga harus tetap dilestarikan agar Indonesia memiliki ketahanan pangan untuk daging ayam dan telur. (MAS/JOE)

Source: Kompas, Senin, 1 September 2008

Lentera Jiwa

Oleh Andi F Noya

Banyak yang bertanya mengapa saya mengundurkan diri sebagai pemimpin redaksi Metro TV. Memang sulit bagi saya untuk meyakinkan setiap orang yang bertanya bahwa saya keluar bukan karena ‘pecah kongsi’ dengan Surya Paloh, bukan karena sedang marah atau bukan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin terasa aneh pada posisi yang tinggi, dengan ‘power’ yang luar biasa sebagai pimpinan sebuah stasiun televisi berita, tiba-tiba saya mengundurkan diri.

Dalam perjalanan hidup dan karir, dua kali saya mengambil keputusan sulit. Pertama, ketika saya tamat STM. Saya tidak mengambil peluang beasiswa ke IKIP Padang. Saya lebih memilih untuk melanjutkan ke Sekolah Tinggi Publisistik di Jakarta walau harus menanggung sendiri beban uang kuliah. Kedua, ya itu tadi, ketika saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari Metro TV.

Dalam satu seminar, Rhenald Khasali, penulis buku Change yang saya kagumi, sembari bergurau di depan ratusan hadirin mencoba menganalisa mengapa saya keluar dari Metro TV. ‘’Andy ibarat ikan di dalam kolam. Ikannya terus membesar sehingga kolamnya menjadi kekecilan. Ikan tersebut terpaksa harus mencari kolam yang lebih besar.’’

Saya tidak tahu apakah pandangan Rhenald benar. Tapi, jujur saja, sejak lama saya memang sudah ingin mengundurkan diri dari Metro TV. Persisnya ketika saya membaca sebuah buku kecil berjudul Who Move My Cheese.Bagi Anda yang belum baca, buku ini bercerita tentang dua kurcaci. Mereka hidup dalam sebuah labirin yang sarat dengan keju. Kurcaci yang satu selalu berpikiran suatu hari kelak keju di tempat mereka tinggal akan habis. Karena itu, dia selalu menjaga stamina dan kesadarannya agar jika keju di situ habis, dia dalam kondisi siap mencari keju di tempat lain. Sebaliknya, kurcaci yang kedua, begitu yakin sampai kiamat pun persediaan keju tidak akan pernah habis.

Singkat cerita, suatu hari keju habis. Kurcaci pertama mengajak sahabatnya untuk meninggalkan tempat itu guna mencari keju di tempat lain. Sang sahabat menolak. Dia yakin keju itu hanya ‘dipindahkan’ oleh seseorang dan nanti suatu hari pasti akan dikembalikan. Karena itu tidak perlu mencari keju di tempat lain. Dia sudah merasa nyaman. Maka dia memutuskan menunggu terus di tempat itu sampai suatu hari keju yang hilang akan kembali. Apa yang terjadi, kurcaci itu menunggu dan menunggu sampai kemudian mati kelaparan. Sedangkan kurcaci yang selalu siap tadi sudah menemukan labirin lain yang penuh keju. Bahkan jauh lebih banyak dibandingkan di tempat lama.

Pesan moral buku sederhana itu jelas: jangan sekali-kali kita merasa nyaman di suatu tempat sehingga lupa mengembangkan diri guna menghadapi perubahan dan tantangan yang lebih besar. Mereka yang tidak mau berubah, dan merasa sudah nyaman di suatu posisi, biasanya akan mati digilas waktu.

Setelah membaca buku itu, entah mengapa ada dorongan luar biasa yang menghentak-hentak di dalam dada. Ada gairah yang luar biasa yang mendorong saya untuk keluar dari Metro TV. Keluar dari labirin yang selama ini membuat saya sangat nyaman karena setiap hari ‘keju’ itu sudah tersedia di depan mata. Saya juga ingin mengikuti ‘lentera jiwa’ saya. Memilih arah sesuai panggilan hati. Saya ingin berdiri sendiri.

Maka ketika mendengar sebuah lagu berjudul ‘Lentera Jiwa’ yang dinyanyikan Nugie, hati saya melonjak-lonjak. Selain syair dan pesan yang ingin disampaikan Nugie dalam lagunya itu sesuai dengan kata hati saya, sudah sejak lama saya ingin membagi kerisauan saya kepada banyak orang.
Dalam perjalanan hidup saya, banyak saya jumpai orang-orang yang merasa tidak bahagia dengan pekerjaan mereka. Bahkan seorang kenalan saya, yang sudah menduduki posisi puncak di suatu perusahaan asuransi asing, mengaku tidak bahagia dengan pekerjaannya. Uang dan jabatan ternyata tidak membuatnya bahagia. Dia merasa ‘lentera jiwanya’ ada di ajang pertunjukkan musik. Tetapi dia takut untuk melompat. Takut untuk memulai dari bawah. Dia merasa tidak siap jika kehidupan ekonominya yang sudah mapan berantakan. Maka dia menjalani sisa hidupnya dalam dilema itu. Dia tidak bahagia.

Ketika diminta untuk menjadi pembicara di kampus-kampus, saya juga menemukan banyak mahasiswa yang tidak happy dengan jurusan yang mereka tekuni sekarang. Ada yang mengaku waktu itu belum tahu ingin menjadi apa, ada yang jujur bilang ikut-ikutan pacar (yang belakangan ternyata putus juga) atau ada yang karena solider pada teman. Tetapi yang paling banyak mengaku jurusan yang mereka tekuni sekarang -- dan membuat mereka tidak bahagia -- adalah karena mengikuti keinginan orangtua.

Dalam episode Lentera Jiwa (tayang Jumat 29 dan Minggu 31 Agustus 2008), kita dapat melihat orang-orang yang berani mengambil keputusan besar dalam hidup mereka. Ada Bara Patirajawane, anak diplomat dan lulusan Hubungan Internasional, yang pada satu titik mengambil keputusan drastis untuk berbelok arah dan menekuni dunia masak memasak. Dia memilih menjadi koki. Pekerjaan yang sangat dia sukai dan menghantarkannya sebagai salah satu pemandu acara masak-memasak di televisi dan kini memiliki restoran sendiri. ‘’Saya sangat bahagia dengan apa yang saya kerjakan saat ini,’’ ujarnya. Padahal, orangtuanya menghendaki Bara mengikuti jejak sang ayah sebagai dpilomat.

Juga ada Wahyu Aditya yang sangat bahagia dengan pilihan hatinya untuk menggeluti bidang animasi. Bidang yang menghantarkannya mendapat beasiswa dari British Council. Kini Adit bahkan membuka sekolah animasi. Padahal, ayah dan ibunya lebih menghendaki anak tercinta mereka mengikuti jejak sang ayah sebagai dokter.
Simak juga bagaimana Gde Prama memutuskan meninggalkan posisi puncak sebuah perusahaan jamu dan jabatan komisaris di beberapa perusahaan. Konsultan manajemen dan penulis buku ini memilih tinggal di Bali dan bekerja untuk dirinya sendiri sebagai public speaker.

Pertanyaan yang paling hakiki adalah apa yang kita cari dalam kehidupan yang singkat ini? Semua orang ingin bahagia. Tetapi banyak yang tidak tahu bagaimana cara mencapainya.

Karena itu, beruntunglah mereka yang saat ini bekerja di bidang yang dicintainya. Bidang yang membuat mereka begitu bersemangat, begitu gembira dalam menikmati hidup. ‘’Bagi saya, bekerja itu seperti rekreasi. Gembira terus. Nggak ada capeknya,’’ ujar Yon Koeswoyo, salah satu personal Koes Plus, saat bertemu saya di kantor majalah Rolling Stone. Dalam usianya menjelang 68 tahun, Yon tampak penuh enerji. Dinamis. Tak heran jika malam itu, saat pementasan Earthfest2008, Yon mampu melantunkan sepuluh lagu tanpa henti. Sungguh luar biasa. ‘’Semua karena saya mencintai pekerjaan saya. Musik adalah dunia saya. Cinta saya. Hidup saya,’’ katanya.

Berbahagialah mereka yang menikmati pekerjaannya. Berbahagialah mereka yang sudah mencapai taraf bekerja adalah berekreasi. Sebab mereka sudah menemukan lentera jiwa mereka.

source: www.kickandy.com

Biofuel: The Clean Energy Scam

By Michael Grunwald

From his Cessna a mile above the southern Amazon, John Carter looks down on the destruction of the world's greatest ecological jewel. He watches men converting rain forest into cattle pastures and soybean fields with bulldozers and chains. He sees fires wiping out such gigantic swaths of jungle that scientists now debate the "savannization" of the Amazon. Brazil just announced that deforestation is on track to double this year; Carter, a Texas cowboy with all the subtlety of a chainsaw, says it's going to get worse fast. "It gives me goose bumps," says Carter, who founded a nonprofit to promote sustainable ranching on the Amazon frontier. "It's like witnessing a rape."

The Amazon was the chic eco-cause of the 1990s, revered as an incomparable storehouse of biodiversity. It's been overshadowed lately by global warming, but the Amazon rain forest happens also to be an incomparable storehouse of carbon, the very carbon that heats up the planet when it's released into the atmosphere. Brazil now ranks fourth in the world in carbon emissions, and most of its emissions come from deforestation. Carter is not a man who gets easily spooked--he led a reconnaissance unit in Desert Storm, and I watched him grab a small anaconda with his bare hands in Brazil--but he can sound downright panicky about the future of the forest. "You can't protect it. There's too much money to be made tearing it down," he says. "Out here on the frontier, you really see the market at work."

This land rush is being accelerated by an unlikely source: biofuels. An explosion in demand for farm-grown fuels has raised global crop prices to record highs, which is spurring a dramatic expansion of Brazilian agriculture, which is invading the Amazon at an increasingly alarming rate.

Propelled by mounting anxieties over soaring oil costs and climate change, biofuels have become the vanguard of the green-tech revolution, the trendy way for politicians and corporations to show they're serious about finding alternative sources of energy and in the process slowing global warming. The U.S. quintupled its production of ethanol--ethyl alcohol, a fuel distilled from plant matter--in the past decade, and Washington has just mandated another fivefold increase in renewable fuels over the next decade. Europe has similarly aggressive biofuel mandates and subsidies, and Brazil's filling stations no longer even offer plain gasoline. Worldwide investment in biofuels rose from $5 billion in 1995 to $38 billion in 2005 and is expected to top $100 billion by 2010, thanks to investors like Richard Branson and George Soros, GE and BP, Ford and Shell, Cargill and the Carlyle Group. Renewable fuels has become one of those motherhood-and-apple-pie catchphrases, as unobjectionable as the troops or the middle class.

But several new studies show the biofuel boom is doing exactly the opposite of what its proponents intended: it's dramatically accelerating global warming, imperiling the planet in the name of saving it. Corn ethanol, always environmentally suspect, turns out to be environmentally disastrous. Even cellulosic ethanol made from switchgrass, which has been promoted by eco-activists and eco-investors as well as by President Bush as the fuel of the future, looks less green than oil-derived gasoline.

Meanwhile, by diverting grain and oilseed crops from dinner plates to fuel tanks, biofuels are jacking up world food prices and endangering the hungry. The grain it takes to fill an SUV tank with ethanol could feed a person for a year. Harvests are being plucked to fuel our cars instead of ourselves. The U.N.'s World Food Program says it needs $500 million in additional funding and supplies, calling the rising costs for food nothing less than a global emergency. Soaring corn prices have sparked tortilla riots in Mexico City, and skyrocketing flour prices have destabilized Pakistan, which wasn't exactly tranquil when flour was affordable.

Biofuels do slightly reduce dependence on imported oil, and the ethanol boom has created rural jobs while enriching some farmers and agribusinesses. But the basic problem with most biofuels is amazingly simple, given that researchers have ignored it until now: using land to grow fuel leads to the destruction of forests, wetlands and grasslands that store enormous amounts of carbon.

Backed by billions in investment capital, this alarming phenomenon is replicating itself around the world. Indonesia has bulldozed and burned so much wilderness to grow palm oil trees for biodiesel that its ranking among the world's top carbon emitters has surged from 21st to third according to a report by Wetlands International. Malaysia is converting forests into palm oil farms so rapidly that it's running out of uncultivated land. But most of the damage created by biofuels will be less direct and less obvious. In Brazil, for instance, only a tiny portion of the Amazon is being torn down to grow the sugarcane that fuels most Brazilian cars. More deforestation results from a chain reaction so vast it's subtle: U.S. farmers are selling one-fifth of their corn to ethanol production, so U.S. soybean farmers are switching to corn, so Brazilian soybean farmers are expanding into cattle pastures, so Brazilian cattlemen are displaced to the Amazon. It's the remorseless economics of commodities markets. "The price of soybeans goes up," laments Sandro Menezes, a biologist with Conservation International in Brazil, "and the forest comes down."

Deforestation accounts for 20% of all current carbon emissions. So unless the world can eliminate emissions from all other sources--cars, power plants, factories, even flatulent cows--it needs to reduce deforestation or risk an environmental catastrophe. That means limiting the expansion of agriculture, a daunting task as the world's population keeps expanding. And saving forests is probably an impossibility so long as vast expanses of cropland are used to grow modest amounts of fuel. The biofuels boom, in short, is one that could haunt the planet for generations--and it's only getting started.

Why the Amazon Is on Fire

This destructive biofuel dynamic is on vivid display in Brazil, where a Rhode Island--size chunk of the Amazon was deforested in the second half of 2007 and even more was degraded by fire. Some scientists believe fires are now altering the local microclimate and could eventually reduce the Amazon to a savanna or even a desert. "It's approaching a tipping point," says ecologist Daniel Nepstad of the Woods Hole Research Center.

I spent a day in the Amazon with the Kamayura tribe, which has been forced by drought to replant its crops five times this year. The tribesmen I met all complained about hacking coughs and stinging eyes from the constant fires and the disappearance of the native plants they use for food, medicine and rituals. The Kamayura had virtually no contact with whites until the 1960s; now their forest is collapsing around them. Their chief, Kotok, a middle-aged man with an easy smile and Three Stooges hairdo that belie his fierce authority, believes that's no coincidence. "We are people of the forest, and the whites are destroying our home," says Kotok, who wore a ceremonial beaded belt, a digital watch, a pair of flip-flops and nothing else. "It's all because of money."

Kotok knows nothing about biofuels. He's more concerned about his tribe's recent tendency to waste its precious diesel-powered generator watching late-night soap operas. But he's right. Deforestation can be a complex process; for example, land reforms enacted by Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva have attracted slash-and-burn squatters to the forest, and "use it or lose it" incentives have spurred some landowners to deforest to avoid redistribution.

The basic problem is that the Amazon is worth more deforested than it is intact. Carter, who fell in love with the region after marrying a Brazilian and taking over her father's ranch, says the rate of deforestation closely tracks commodity prices on the Chicago Board of Trade. "It's just exponential right now because the economics are so good," he says. "Everything tillable or grazeable is gouged out and cleared."

That the destruction is taking place in Brazil is sadly ironic, given that the nation is also an exemplar of the allure of biofuels. Sugar growers here have a greener story to tell than do any other biofuel producers. They provide 45% of Brazil's fuel (all cars in the country are able to run on ethanol) on only 1% of its arable land. They've reduced fertilizer use while increasing yields, and they convert leftover biomass into electricity. Marcos Jank, the head of their trade group, urges me not to lump biofuels together: "Grain is good for bread, not for cars. But sugar is different." Jank expects production to double by 2015 with little effect on the Amazon. "You'll see the expansion on cattle pastures and the Cerrado," he says.

So far, he's right. There isn't much sugar in the Amazon. But my next stop was the Cerrado, south of the Amazon, an ecological jewel in its own right. The Amazon gets the ink, but the Cerrado is the world's most biodiverse savanna, with 10,000 species of plants, nearly half of which are found nowhere else on earth, and more mammals than the African bush. In the natural Cerrado, I saw toucans and macaws, puma tracks and a carnivorous flower that lures flies by smelling like manure. The Cerrado's trees aren't as tall or dense as the Amazon's, so they don't store as much carbon, but the region is three times the size of Texas, so it stores its share.

At least it did, before it was transformed by the march of progress--first into pastures, then into sugarcane and soybean fields. In one field I saw an array of ovens cooking trees into charcoal, spewing Cerrado's carbon into the atmosphere; those ovens used to be ubiquitous, but most of the trees are gone. I had to travel hours through converted Cerrado to see a 96-acre (39 hectare) sliver of intact Cerrado, where a former shopkeeper named Lauro Barbosa had spent his life savings for a nature preserve. "The land prices are going up, up, up," Barbosa told me. "My friends say I'm a fool, and my wife almost divorced me. But I wanted to save something before it's all gone."

The environmental cost of this cropland creep is now becoming apparent. One groundbreaking new study in Science concluded that when this deforestation effect is taken into account, corn ethanol and soy biodiesel produce about twice the emissions of gasoline. Sugarcane ethanol is much cleaner, and biofuels created from waste products that don't gobble up land have real potential, but even cellulosic ethanol increases overall emissions when its plant source is grown on good cropland. "People don't want to believe renewable fuels could be bad," says the lead author, Tim Searchinger, a Princeton scholar and former Environmental Defense attorney. "But when you realize we're tearing down rain forests that store loads of carbon to grow crops that store much less carbon, it becomes obvious."

The growing backlash against biofuels is a product of the law of unintended consequences. It may seem obvious now that when biofuels increase demand for crops, prices will rise and farms will expand into nature. But biofuel technology began on a small scale, and grain surpluses were common. Any ripples were inconsequential. When the scale becomes global, the outcome is entirely different, which is causing cheerleaders for biofuels to recalibrate. "We're all looking at the numbers in an entirely new way," says the Natural Resources Defense Council's Nathanael Greene, whose optimistic "Growing Energy" report in 2004 helped galvanize support for biofuels among green groups.

Several of the most widely cited experts on the environmental benefits of biofuels are warning about the environmental costs now that they've recognized the deforestation effect. "The situation is a lot more challenging than a lot of us thought," says University of California, Berkeley, professor Alexander Farrell, whose 2006 Science article calculating the emissions reductions of various ethanols used to be considered the definitive analysis. The experts haven't given up on biofuels; they're calling for better biofuels that won't trigger massive carbon releases by displacing wildland. Robert Watson, the top scientist at the U.K.'s Department for the Environment, recently warned that mandating more biofuel usage--as the European Union is proposing--would be "insane" if it increases greenhouse gases. But the forces that biofuels have unleashed--political, economic, social--may now be too powerful to constrain.

America the Bio-Foolish

The best place to see this is America's biofuel mecca: Iowa. Last year fewer than 2% of U.S. gas stations offered ethanol, and the country produced 7 billion gal. (26.5 billion L) of biofuel, which cost taxpayers at least $8 billion in subsidies. But on Nov. 6, at a biodiesel plant in Newton, Iowa, Hillary Rodham Clinton unveiled an eye-popping plan that would require all stations to offer ethanol by 2017 while mandating 60 billion gal. (227 billion L) by 2030. "This is the fuel for a much brighter future!" she declared. Barack Obama immediately criticized her--not for proposing such an expansive plan but for failing to support ethanol before she started trolling for votes in Iowa's caucuses.

If biofuels are the new dotcoms, Iowa is Silicon Valley, with 53,000 jobs and $1.8 billion in income dependent on the industry. The state has so many ethanol distilleries under construction that it's poised to become a net importer of corn. That's why biofuel-pandering has become virtually mandatory for presidential contenders. John McCain was the rare candidate who vehemently opposed ethanol as an outrageous agribusiness boondoggle, which is why he skipped Iowa in 2000. But McCain learned his lesson in time for this year's caucuses. By 2006 he was calling ethanol a "vital alternative energy source."

Members of Congress love biofuels too, not only because so many dream about future Iowa caucuses but also because so few want to offend the farm lobby, the most powerful force behind biofuels on Capitol Hill. Ethanol isn't about just Iowa or even the Midwest anymore. Plants are under construction in New York, Georgia, Oregon and Texas, and the ethanol boom's effect on prices has helped lift farm incomes to record levels nationwide.

Someone is paying to support these environmentally questionable industries: you. In December, President Bush signed a bipartisan energy bill that will dramatically increase support to the industry while mandating 36 billion gal. (136 billion L) of biofuel by 2022. This will provide a huge boost to grain markets.

Why is so much money still being poured into such a misguided enterprise? Like the scientists and environmentalists, many politicians genuinely believe biofuels can help decrease global warming. It makes intuitive sense: cars emit carbon no matter what fuel they burn, but the process of growing plants for fuel sucks some of that carbon out of the atmosphere. For years, the big question was whether those reductions from carbon sequestration outweighed the "life cycle" of carbon emissions from farming, converting the crops to fuel and transporting the fuel to market. Researchers eventually concluded that yes, biofuels were greener than gasoline. The improvements were only about 20% for corn ethanol because tractors, petroleum-based fertilizers and distilleries emitted lots of carbon. But the gains approached 90% for more efficient fuels, and advocates were confident that technology would progressively increase benefits.

There was just one flaw in the calculation: the studies all credited fuel crops for sequestering carbon, but no one checked whether the crops would ultimately replace vegetation and soils that sucked up even more carbon. It was as if the science world assumed biofuels would be grown in parking lots. The deforestation of Indonesia has shown that's not the case. It turns out that the carbon lost when wilderness is razed overwhelms the gains from cleaner-burning fuels. A study by University of Minnesota ecologist David Tilman concluded that it will take more than 400 years of biodiesel use to "pay back" the carbon emitted by directly clearing peat lands to grow palm oil; clearing grasslands to grow corn for ethanol has a payback period of 93 years. The result is that biofuels increase demand for crops, which boosts prices, which drives agricultural expansion, which eats forests. Searchinger's study concluded that overall, corn ethanol has a payback period of about 167 years because of the deforestation it triggers.

Not every kernel of corn diverted to fuel will be replaced. Diversions raise food prices, so the poor will eat less. That's the reason a U.N. food expert recently called agrofuels a "crime against humanity." Lester Brown of the Earth Policy Institute says that biofuels pit the 800 million people with cars against the 800 million people with hunger problems. Four years ago, two University of Minnesota researchers predicted the ranks of the hungry would drop to 625 million by 2025; last year, after adjusting for the inflationary effects of biofuels, they increased their prediction to 1.2 billion.

Industry advocates say that as farms increase crop yields, as has happened throughout history, they won't need as much land. They'll use less energy, and they'll use farm waste to generate electricity. To which Searchinger says: Wonderful! But growing fuel is still an inefficient use of good cropland. Strange as it sounds, we're better off growing food and drilling for oil. Sure, we should conserve fuel and buy efficient cars, but we should keep filling them with gas if the alternatives are dirtier.

The lesson behind the math is that on a warming planet, land is an incredibly precious commodity, and every acre used to generate fuel is an acre that can't be used to generate the food needed to feed us or the carbon storage needed to save us. Searchinger acknowledges that biofuels can be a godsend if they don't use arable land. Possible feedstocks include municipal trash, agricultural waste, algae and even carbon dioxide, although none of the technologies are yet economical on a large scale. Tilman even holds out hope for fuel crops--he's been experimenting with Midwestern prairie grasses--as long as they're grown on "degraded lands" that can no longer support food crops or cattle.

Changing the Incentives

That's certainly not what's going on in Brazil. There's a frontier feel to the southern Amazon right now. Gunmen go by names like Lizard and Messiah, and Carter tells harrowing stories about decapitations and castrations and hostages. Brazil has remarkably strict environmental laws--in the Amazon, landholders are permitted to deforest only 20% of their property--but there's not much law enforcement. I left Kotok to see Blairo Maggi, who is not only the soybean king of the world, with nearly half a million acres (200,000 hectares) in the province of Mato Grosso, but also the region's governor. "It's like your Wild West right now," Maggi says. "There's no money for enforcement, so people do what they want."

Maggi has been a leading pioneer on the Brazilian frontier, and it irks him that critics in the U.S.--which cleared its forests and settled its frontier 125 years ago but still provides generous subsidies to its farmers--attack him for doing the same thing except without subsidies and with severe restrictions on deforestation. Imagine Iowa farmers agreeing to keep 80%--or even 20%--of their land in native prairie grass. "You make us sound like bandits," Maggi tells me. "But we want to achieve what you achieved in America. We have the same dreams for our families. Are you afraid of the competition?"

Maggi got in trouble recently for saying he'd rather feed a child than save a tree, but he's come to recognize the importance of the forest. "Now I want to feed a child and save a tree," he says with a grin. But can he do all that and grow fuel for the world as well? "Ah, now you've hit the nail on the head." Maggi says the biofuel boom is making him richer, but it's also making it harder to feed children and save trees. "There are many mouths to feed, and nobody's invented a chip to create protein without growing crops," says his pal Homero Pereira, a congressman who is also the head of Mato Grosso's farm bureau. "If you don't want us to tear down the forest, you better pay us to leave it up!"

Everyone I interviewed in Brazil agreed: the market drives behavior, so without incentives to prevent deforestation, the Amazon is doomed. It's unfair to ask developing countries not to develop natural areas without compensation. Anyway, laws aren't enough. Carter tried confronting ranchers who didn't obey deforestation laws and nearly got killed; now his nonprofit is developing certification programs to reward eco-sensitive ranchers. "People see the forest as junk," he says. "If you want to save it, you better open your pocketbook. Plus, you might not get shot."

The trouble is that even if there were enough financial incentives to keep the Amazon intact, high commodity prices would encourage deforestation elsewhere. And government mandates to increase biofuel production are going to boost commodity prices, which will only attract more investment. Until someone invents that protein chip, it's going to mean the worst of everything: higher food prices, more deforestation and more emissions.

Advocates are always careful to point out that biofuels are only part of the solution to global warming, that the world also needs more energy-efficient lightbulbs and homes and factories and lifestyles. And the world does need all those things. But the world is still going to be fighting an uphill battle until it realizes that right now, biofuels aren't part of the solution at all. They're part of the problem.

Source: Time Magazine, April 2008

Presiden Janji Naikkan HPP

Purworejo, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah dan beras. Namun, harga beras harus tetap dapat dijangkau oleh masyarakat.

Presiden menegaskan hal itu di sela-sela panen raya perdana padi varietas baru, Super Toy HL-2, di Desa Grabag, yang terletak 20 kilometer sebelah selatan Kecamatan Purworejo, ibu kota Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (17/4).

Dalam dialog dengan Presiden, sejumlah petani mengeluhkan rendahnya harga jual gabah dan beras petani. Hal itu memberatkan petani karena harga pupuk telah membubung. Para petani berharap pemerintah meningkatkan HPP beras dan gabah atau meningkatkan subsidi.

HPP untuk gabah kering panen (GKP) saat ini Rp 2.000 per kilogram (kg), dan gabah kering giling (GKG) Rp 2.575 per kg. HPP beras Rp 4.000 per kg.

Selain menjanjikan kenaikan HPP, Presiden juga menjanjikan pengendalian harga pangan agar tidak terlalu tinggi.

Di luar mengendalikan harga, menurut Presiden, kebijakan pangan yang dilakukan pemerintah antara lain meningkatkan produksi, kecukupan cadangan beras Bulog, perbaikan pendapatan petani, dan harga pangan yang terjangkau konsumen.

Pengamanan stok pangan

Lebih jauh Presiden Yudhoyono menjelaskan, Indonesia telah mencapai swasembada beras, gula, jagung, telur, dan daging ayam. Meski begitu, belum ada dorongan untuk melakukan ekspor. Pengamanan stok pangan nasional lebih diutamakan.

Adapun untuk kedelai dan daging sapi, Presiden optimistis dalam tiga tahun mendatang kebutuhan nasional akan dicukupi oleh produksi dalam negeri.

Untuk meningkatkan produksi pangan, Presiden menginstruksikan agar lahan telantar dimanfaatkan. Saat ini ada sekitar tujuh juta hektar lahan yang telantar. Dari lahan yang telantar itu, sekitar 1,7 juta hektar di antaranya berstatus hak guna usaha.

”Saya minta lahan yang telantar ditertibkan, dan digunakan untuk pertanian,” katanya.

Presiden juga mendukung pengembangan padi varietas baru, Super Toy HL-2, yang ditargetkan dapat dipanen tiga kali per tahun, tanpa perlu menanam ulang bibit. Kapasitas panen ditargetkan 15,5 ton gabah per hektar. Padi ini sebelumnya ditanam di Bantul dan Kulon Progo di Yogyakarta.

Menanggapi kehendak pemerintah menaikkan HPP gabah dan beras, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo menyatakan sepakat. ”Hanya kenaikan HPP untuk gabah dan beras sebaiknya dilakukan sebelum panen padi musim gadu, yakni sebelum Juni-Juli 2008,” kata Siswono.

Jika kenaikan HPP dilakukan setelah panen gadu, hal itu sama saja tidak akan dirasakan petani karena panen pada musim kemarau tidak banyak lagi. ”Itu artinya kenaikan HPP baru efektif dirasakan petani pada panen raya tahun depan,” ujarnya.

Siswono menjelaskan, tanpa pemerintah menaikkan HPP, harga gabah dan beras secara riil sudah naik. Ada tiga kategori harga beras saat ini, yakni harga sesuai HPP, harga riil di pasaran, dan harga di pasar dunia yang sudah mencapai 680 dollar AS per ton, atau Rp 6.300 per kg.

Kenaikan HPP, menurut Siswono, untuk saat ini lebih berdampak terhadap Bulog. ”Kalau HPP tetap pada posisi sekarang, Bulog tidak akan bisa membeli beras. Kalaupun bisa, kualitasnya akan di bawah standar,” katanya.

Isu global

Kenaikan harga pangan, khususnya beras, telah menjadi isu global. Hal ini, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Ahmad Suryana, terungkap dalam pertemuan Board of Trustees IRRI (Lembaga Penelitian Beras Internasional) di Manila, 7-11 April. ”Naiknya harga pangan memukul negara importir beras, seperti Banglades, Filipina, dan sejumlah negara Afrika,” kata Suryana.

Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, dan negara-negara pengimpor beras, Indonesia paling siap menghadapi lonjakan kenaikan harga beras dunia. ”Setidaknya lebih siap sampai bulan-bulan ini,” katanya

Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyatakan, Kadin telah mengingatkan pemerintah tentang ancaman inflasi pangan dunia. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi ekses kenaikan harga pangan dan juga energi di pasar global.

Kasus di Cirebon

Subdivisi Regional (Subdivre) Perum Bulog Cirebon memperketat pengawasan penyerapan beras petani karena ditemukan adanya penjualan beras asal Cirebon ke Kalimantan dengan harga beli di atas HPP. Ini didorong oleh kekhawatiran ekses penjualan ke luar Jawa atau ekspor ilegal akan mengganggu pengadaan beras Bulog.

Kepala Subdivre Cirebon Slamet Subagyo mengatakan, tim sosialisasi, monitoring, dan evaluasi Bulog menemukan bukti adanya sejumlah pedagang yang membeli beras petani dengan harga di atas HPP untuk dijual ke Kalimantan. Harga beli mereka berkisar Rp 4.150 per kg, sedangkan harga beli Bulog sesuai dengan HPP Rp 4.000 per kg.

”Para pedagang beras sistemnya door to door ke tempat penggilingan gabah, membeli beras dengan tunai Rp 4.150 per kg. Beras itu dikirim ke Kalimantan dengan kapal kayu dari pelabuhan Cirebon,” ujar Subagyo.

Tim menemukan pedagang membeli beras dari penggilingan Rp 4.100-Rp 4.150 per kg, yang akan dijual kembali Rp 4.300 per kg. Jumlah beras yang dikirim ke Kalimantan mencapai 800 ton. 
(LKT/EGI/OSA/MAS/ MKN/SIR/THT/ANG)

  
Sumber: Kompas Jum'at 18 April 2008

Asal Usul: Musik

Oleh Suka Hardjana

Tanpa musik hidup hanyalah kekacauan, kata Nietzche. Sang filsuf juga bilang, musik itu pencerahan. Musik adalah penghiburan, kata Camus. Tak pernah ada orang bilang, musik itu jelek. Para ahli komunikasi kontemporer bahkan percaya, musik adalah medium komunikasi tak tersulihkan saat ini.

Saya bilang, musik, film, dan sepak bola adalah ikon peradaban abad ke-20 dan masa kini. Siapa unggul dalam ketiga ikon peradaban modern itu akan memiliki akses tak tergantikan dalam penyebaran kekuatan pengaruh pencitraan diri kepada orang lain. Pengaruh positif pencitraan diri tidak direbut melalui keperkasaan politik persenjataan (pertahanan) dan politik dagang (trik ekonomi).

Kemakmuran—betapa pun vitalnya—tak akan mudah merebut hati rakyat. Massa awam yang disebut rakyat di mana pun mudah trenyuh oleh ketiga pesona ikon peradaban itu—musik, film, dan sepak bola. Orang-orang Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur paham betul dengan pengaruh sugesti ketiga elemen budaya massa itu. Bola dikejar, layar disimak, dan bunyi didengar adalah pantun kegiatan sehari-hari mereka.

Tetapi karena elemen dasar materinya, yaitu bunyi, musik mempunyai kekuatan pengaruh sugesti tersembunyi yang tak terelakkan. Bunyi itu penetratif dan sugestinya merembus ke seluruh spektrum kesadaran—dalam gelap maupun terang—bak benda cair merembes ke ranah dataran benda padat. Ia tak terelakkan (unverhindem), bahkan juga untuk mereka yang tuli dan hilang ingatan sekalipun. Getaran frekuensi dan gelombang bunyi yang menjadi wahana primer seni bunyi (musik) menggelitik seluruh jaringan susunan syarat dan aliran darah serta cairan dalam tubuh makhluk hidup, termasuk hayat tumbuh-tumbuhan. Orang tuli tak mendengar (musik), tetapi menghayati kesadaran (meng-grahita) fenomena seni bunyi itu. Hanya keterbatasan kesadaran dan kecerdasan (inteligensi) yang memungkinkan terjadinya kendala terhadap persepsi keluasan seni bunyi yang disebut musik. ”Manusia bebal tak mengenal musik tinggi,” kata dirigen, musikolog, dan kritikus musik Jerman, Hans von Bulow, di abad silam.

Bukan hal baru bahwa musik dijadikan medium komunikasi sambung rasa di antara sesama. Dalam ranah politik diplomasi tak jarang musik menjadi alat pendekatan ampuh untuk menjembatani saling keterasingan, saling curiga, atau bahkan sifat saling mengancam dan bermusuhan di antara dua komponen liyan yang berseberangan.

Pada episode terakhir perang dingin tahun 1978 saya berkesempatan menyaksikan konser akbar Orkes Philhamoni Leningrad dari Uni Soviet di kota Toledo-Ohio, Amerika Serikat. Orkes dengan pimpinan dirigen legendaris Dmitry Kutienko dan solis biolin Victor Tretjakoff mendapat sambutan ekstra antusias dalam tur mereka di pusaran negeri kapitalis Amerika Serikat. Mereka memainkan seni musik tinggi karya pujangga besar musik Rusia Tschaikowski, Borodin, Kachaturian, Prokevieff, dan Schostakowitsch, yang adalah representan utama ideologi seni komunis di negeri tirai besi itu. Sebaliknya, pada tahun 1958 pianis muda brilian Amerika Serikat, Van Clibum (23), secara sensasional memenangi juara pertama lomba musik internasional, Kompetisi Piano Tschaikowski, di kota Moskwa. Van Cliburm lantas dikelilingkan ke segenap penjuru dunia sebagai duta perdamaian dan—tentu saja—sekaligus sebagai simbol superioritas Amerika atas pesaingnya.

Kini sejarah berulang. Perseteruan nuklir antara Amerika dan Korea Utara tak kunjung surut. George W Bush mendedah Korea Utara sebagai Setan Poros Kejahatan. Kim Yong Il bergeming. Korea Utara menghujat Amerika sebagai Imperialis Tengik Penjahat Kapitalisme. Segala upaya perundingan penuh siasat basa-basi perdamaian dilakukan—masing-masing melibatkan sekutu terdekat yang diharapkan bisa menetralisir dan menjembatani kedua belah pihak yang tatap sengketa secara langsung. Jalan buntu. Perseteruan yang telah berumur lebih dari setengah abad dilanggengkan!

Bujukan budaya lantas dilakukan—sebagai upaya terobosan damai. Tak kepalang tanggung. Awal pekan lalu selama 2 x 24 jam dirigen kenamaan Lorin Maazel beserta megasimfoni The New York Philharmonic Orchestra (NYPO) secara damai dan penuh persahabatan menginvasi langsung ke pusat jantung pertahanan Korea Utara, dengan ibu kota Pyongyang. Mereka memainkan karya George Gershwin (Amerika, 1898-1937) An American in Paris (1923), karya Antonin Dvorak (Ceko, 1841-1904) Symphony Nr 5 in Eminor op 95-From the New World (1892), dan karya Richard Wagner (Jerman, 1813-1883) Prelude dari babak ketiga opera Lohengrin (1850).

Saya kenal betul ini orkes simfoni. Saya menjulukinya sebagai menara tertinggi di kota New York dan pencakar langit musik dunia bersama orkes Philharmonia Berlin, London, Paris, Vienna, Moskwa, dan Petersburg (Leningrad). New York Philharmonic selalu tampil brilian dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi pendengarnya. Tahun 1984 orkes ini pernah tampil di Jakarta dengan dirigen legendaris yang macho karismatik Zubin Mehta dan batal tampil kembali di Jakarta dengan pimpinan maestro Kurt Masur gara-gara kemelut huru-hara lengsernya Soeharto, Mei 1998.

Musik punya kekuatan. Muhibah The NYPO pasti telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi publik Korea Utara. Walau efeknya mungkin tak akan berpengaruh secara politis, dalam konteks humanitarian konser The NYPO niscaya memberi siraman persahabatan dan kemanusiaan bagi orang Korea yang hayatan musikal dan intelegensinya tidak bebal seperti George W Bush dan Kim Yong Il. Antara persepsi publik (common sense) dan pendirian elite politik (kekuasaan) adalah dua hal yang tidaklah harus selalu identik. Damailah mereka yang tidak bebal. Musik lebih baik daripada perang dan perseteruan!

Sumber: Kompas Minggu, 2 Maret 2008

Suara Hati dari Nada Tujuh

Kritik Sosial Iwan Fals: Suara Hati dari Nada Tujuh

Oleh Franky Sahilatua

“The fault, dear Brutus is not in our’s star, but in our self”.
(Kesalahan itu sobat Brutus, bukan karena tokoh kita, melainkan diri kita”, William Shakespearre, III, i)

PENGADILAN MORAL BIN BANGSA

Kemarin malam -- 30 Oktober 2002 -- saya menyanyi di Teater Luwes, Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Saya diatur untuk menyanyikan lagu “Perahu Retak” hanya karena refrain lagu itu memprovokasi tuntutan atas ketidakadilan dengan nafsu yang seronok: “Aku heran, aku heran, yang benar disingkirkan...” Lagu Iwan Fals “Suara Hati”, juga tak ketinggalan masuk dalam “skenario” pertunjukan itu.

Mereka -- anak-anak muda dari Teater Kaisar itu -- dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, bersama sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) pusat, sedang mementaskan naskah “Pengadilan Moral Bin Bangsa”, black-comedy karya Djoko Edhi S Abdurrahman -- dari Pemuda Muhammadiah -- yang sekaligus bertindak selaku sutradaranya. Bagus, dari sisi pertunjukan, drama itu sukses, dihadiri Menaker, para Dirjen Depsos dan Diknas, perwira tinggi Mabes Polri, tokoh agama, Seniman TIM, OKP, dan Mahasiswa IKJ.

Saya ingin mengulas tentang “Suara Hati” dari substansi yang saya tangkap dari drama itu, syairnya sbb: Apa kabar suara hati//Sudah lama baru terdengar lagi//Kemana saja suara hati//Tanpa kau sedih rasanya hati//Kabar buruk apa kabar baik//Yang kau bawa mudah-mudahan baik//Dengar-dengar dunia lapar//Lapar sesuatu yang benar//Suara hati kenapa pergi//Suara hati jangan pergi lagi//.

Menurut cerita drama dengan tematik “Pengadilan Moral bin Bangsa” itu, tokoh Moral bin Bangsa yang dihukum mati, adalah suara hati. Moral bin Bangsa, merupakan personifikasi akhlakul karimah (ahklak mulia) yang secara beramai-ramai terbunuh oleh sistem dan habitat angkara murka (moral hazard dimulai sejak demokrasi di Indonesia diusung 1998.

Itu memang bukan ihwal sederhana. Bukan Iwan Fals dan Teater Kaisar saja yang resah atas masalah serupa. Rasanya seluruh bangsa Indonesia, secara langsung pun tak langsung, juga tengah gundah gulana menyaksikan perilaku aksiologis, sistem nilai kita yang terus-menerus dirusak berramai-ramai dan terus-menerus pula membunuh suara hati, empat tahun belakangan.

Siapa gerangan Suara Hati? Saya ingin mengajak semua untuk mengenal siapa ia. Pernah ketika Anda berbohong, sekonyong-konyong ada suara dari dalam hati yang menegur Anda: “Kau berbohong!” Itulah suara hati. Ia tak mampu berdusta. Ia adalah suara ilahiah kita. Sepanjang ia masih bisa bicara, dipastikan bahwa Tuhan masih bersama Anda. Sebaliknya, ketika ia tak lagi bersuara, ia sudah ditaklukan Setan. Satu hal dari ciri suara hati, ia senantiasa mengajak kita ke moral mulia, hakikatnya penuntun ke kebenaran ilahiah.

Dalam konteks tauhid sosial, kebenaran ilahiah seperti itu, dalam preferensi moral kebangsaan sebagai produk suara hati itu, kian hari kian memprihatinkan untuk bisa diharap mampu memulihkan krisis kondisi bangsa.

Saya berpendapat bahwa suara hati adalah sillabus moral yang diajarkan langsung oleh Ilahi. Dengan cara pikir demikian, suara hati menjelma preferensi ilahiah sesungguhnya. Simpel, kita seringkali disuguhi bagaimana cara-cara kita berdemokrasi yang sangat mengandalkan pembenaran lewat legitimasi aturan main, sejak Tatib, UU, TAP MPR, hukum positif, terutama hukum pidana yang tak pernah mengajarkan moral kepada manusia kecuali menghukum, belaka cuma instrumen moderasi untuk memenangkan permainan tanpa menghiraukan aspek kepatutan moral, sehingga begitu banyak keanehan berlangsung di sekitar kita dewasa ini. Ada suatu yang salah pada kita!

Iwan dan Teater Kaisar berbeda menanggapi itu. Dalam Iwan, Suara Hati cuma pergi. Sedang dalam tragedi Kaisar, Suara Hati terbunuh: mengisahkan kepastian malapetaka atas moral yang terus memuncak.


NADA TUJUH

Dari sisi teknik musik, “Suara Hati” satu tipe dengan “Bento”, lagu Iwan terdahulu: jalur nada, atmosfir, lintasan melodi, sama-sama di E Minor, sama-sama menggunakan sound distortion, sama-sama bergenus rock n roll. Terpenting dari kesamaan itu, ialah sama-sama menggunakan Nada Tujuh yang lebih dikenal dengan julukan Not Satire.

Walau terdapat perbedaan bite – “Bento” dengan balada melodi blues “Suara Hati” dengan Cha-Cha melodi blues – tapi keduanya merujuk Nada Tujuh. Ketukan bass yang monoton pada kedua lagu itu, menyuguhkan daya transedental bagi pemirsanya, yang dapat dihubungkan dengan pembenaran teorema “Pusat Kesenangan Otak” dari pakar saraf otak Perancis, George Delgado.

Namun demikian, dalam konteks materi wacananya, perhatian saya didominasi kritik sosial lagu itu yang dikawal Nada Tujuh. Lalu, bagaimana Iwan merekam peristiwa, dan menyuarakannya kembali dengan irama yang pas dengan kejiwaan aktual publik.

Dari sejarahnya, Nada Tujuh memang media handal untuk lagu tipe-tipe itu. Jalur Nada Tujuh bersumber dari musik tradisional Afro-America, adalah musik para budak – musik orang-orang tertindas, yang sejak awal merupakan media protes dengan nada. Tercatat Elvis Prisley yang berguru kepada pemusik Nada Tujuh.

Iwan dengan canggih mengolah Nada Tujuh untuk mengisi teriakan-teriakan satir pada kedua lagu tadi. Lepas dari faktor itu, secara metode psikologi, ada tiga aspek yang menderma kekuatan pada lagu untuk mempengaruhi audiens. Yakni: (i) Amplitudo/Power, (ii) Attitude, dan (iii) Syair/kekuatan kata.

Kerasnya suara bunyi – termasuk jalur Nada Tujuh -- memiliki pengaruh kuat. Namun demikian, lebih penting lagi adalah kemampuan kondisi perilaku pemirsa untuk mengembangkan dirinya atas lagu-lagu tersebut. Kemudian makna syair. Dengan kata lain, syair merupakan kekuatan kata yang mampu menerbitkan identitas pemirsanya dalam kalimat-kalimat satire syair Iwan.

Dengan referensi itulah bagaimana cara memandang “Suara Hati” Iwan Fals. Pembungkusan akronim “Benci Soeharto” yang secara pikososiologis adalah issu aktual menjadi “Bento”, disampaikan dengan jalur Nada Tujuh, membuat “Bento” mencapai pasar luar biasa pada masanya sesuai iklim dan psikologi politik yang menyiar dari Cendana. Jadi ada pengolahan aktualitas yang jitu.

Iwan dengan lihai mengolah kembali ide-ide pada “Bento” dalam “Suara Hati” tatkala semua orang resah dengan perilaku elit bangsa yang krisis suara hati. Faktor-faktor itu telah membuat “Suara Hati” secara psikososiologis menjadi sangat kuat. Peran media pandang dengar kemudian menambah dahsyat efektivitasnya. Clip Music “Suara Hati” yang mengambil lokasi di IKJ itu, dari sisi penggarapannya juga bagus, membuat lagu itu memiliki kekuatan luar biasa.

PESAN MORAL

Sederet pertanyaan muncul: apa jadinya demokrasi tanpa hukum? Apa jadinya hukum tanpa moral? Apa jadinya moral tanpa nurani? Apa jadinya nurani tanpa suara hati?

Semasa Orde Baru, berbangsa lebih mudah. Karena jika mulai tampak gejala perpecahan bangsa, ABRI turun tangan melawannya. Kalau perlu menodongkan senjata ke pelipis. Berbangsa seperti itu mudah.

Tapi ketika acuan semua orang adalah demokrasi, ABRI sudah tak berfungsi, kecuali demokrasi itu sendiri. Masalahnya kemudian, cara-cara demokratis itu menjadi keliru tatkala kebebasan diterjemahkan secara serampangan, cuma berdasarkan aturan main, sedangkan nurani tak pernah diikutsertakan lagi. “Suara Hati” menjawab premis itu.

Jakarta, Sabtu, 02 Nopember 2002.

Daulat Pangan

Oleh Khudori

Krisis pangan menjalar ke mana-mana, termasuk Indonesia. Keadaan kelebihan pasokan tidak lagi terjadi, sebaliknya dunia kini ditandai kelebihan permintaan.

Kondisi haus pangan dipicu booming ekonomi China dan India (Chindia) yang populasinya hampir sepertiga penduduk dunia. Pertumbuhan ekonomi hampir dua digit, mensyaratkan pemenuhan pangan dan energi dalam jumlah besar. Selain itu, pemanasan global membuat produksi pangan sering gagal.

Cadangan yang menipis, instabilitas geopolitik, dan gaya hidup enggan berubah membuat tekanan pada energi fosil kian kuat. Untuk menyiasati harga minyak yang lebih dari 100 dollar AS per barrel, banyak negara berlomba memproduksi energi alternatif (biofuel). Produk pangan (jagung, kedelai, gandum, tebu) yang semula untuk melayani perut kini dikonversi menjadi bahan bakar.

Kedaulatan pangan
Kondisi haus pangan ini memicu lonjakan harga, yang menurut FAO (2007), sifatnya tidak temporer tetapi lebih permanen.Menyiasati kondisi ini, negara-negara penghasil pangan mengurangi ekspor, lebih mengutamakan bagi konsumsi dalam negeri. Langkah sejumlah negara produsen utama beras (Vietnam, Thailand, India, dan China) menghentikan ekspor tak lain guna mengantisipasi instabilitas harga beras di dunia. Akibat tren ini, negara-negara konsumen beras, jagung, terigu, dan kedelai akan amat terpukul (International Food Policy Research Institute, 2007). Solusinya tidak cukup dengan menaik-turunkan tarif perdagangan seperti fiskal 1 Februari 2008, tetapi harus bersifat jangka panjang dengan mengusung kedaulatan pangan.

Sejauh ini kedaulatan pangan belum menjadi visi pemerintah. Selama ini, visi pemerintah tertuang dalam UU No 7/1996 tentang Pangan. Dalam UU itu pembangunan pangan diletakkan dalam konsep ketahanan pangan (food security). Konsep yang diadopsi dari FAO itu didefinisikan sebagai kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan (warganya). Istilah ini menunjuk kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah tangga, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, dalam jumlah, mutu aman, merata, dan terjangkau. Di dalamnya ada empat pilar: aspek ketersediaan (food availibility) , aspek stabilitas ketersediaan atau pasokan (stability of supplies), aspek keterjangkauan (access to supplies), dan aspek konsumsi pangan (food utilization) .

Bergantung impor
Ketahanan pangan tidak menyoal siapa yang memproduksi, dari mana pangan diproduksi, dan bagaimana pangan tersedia. Yang penting, ada pangan dalam jumlah cukup. WTO bahkan menyebut ketahanan pangan sebagai ketersediaan pangan di pasar (availability of food in the market), pangan yang mengabdi kepada pasar. Konkretnya mewujud dalam beleid ”memanen pangan di pasar” (impor) ketimbang ”memanen di lahan” (menanam sendiri). Juga tidak dipersoalkan berapa volume impor dan siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan itu: importir kartel atau petani/konsumen miskin?

Presiden Yudhoyono menjelaskan, kenaikan harga pangan merupakan gejala global. Muslihat ini merupakan wujud konsep ketahanan pangan: memanen pangan di pasar. Dalam jangka pendek, kebijakan ini bisa menjadi obat kelaparan. Namun, dalam jangka panjang tak hanya menguras devisa, tetapi mengabaikan aneka sumber daya lokal. Ketika pangan kita tergantung impor, meski berdaya dalam ekonomi dan militer, secara politik amat rentan. Uni Soviet hancur karena embargo pangan AS.

Maka, amat perlu adanya kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak tiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber daya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem (produksi, distribusi, dan konsumsi) pangan sendiri sesuai kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya khas masing-masing (Hines, 2005). Pengambilan keputusan dilakukan di level lokal/nasional, bukan di bawah badan perdagangan internasional (IMF, Bank Dunia, WTO) dan korporasi global. Pangan bukan komoditas yang sekadar dijual.

Prasyarat ketahanan
Kedaulatan pangan merupakan prasyarat ketahanan. Ketahanan pangan baru tercipta jika kedaulatan pangan dimiliki rakyat. Dari perspektif ini, pangan dan pertanian seharusnya tak ditaruh di pasar yang rentan, tetapi ditumpukan pada kemampuan sendiri. Untuk menciptakan kedaulatan pangan, pemerintah harus menjamin akses tiap petani atas tanah, air, bibit, dan kredit. Di tingkat nasional, kebijakan reforma agraria, air untuk pertanian, aneka varietas lokal unggul, dan kredit berbunga rendah harus jadi prioritas. Dalam konteks alam, petani perlu perlindungan atas aneka kemungkinan kerugian bencana alam, seperti kekeringan, banjir, dan bencana lain.

Negara perlu memberi jaminan hukum bila itu terjadi, petani tidak terlalu menderita. Salah satu caranya, perlu UU yang mewajibkan pemerintah mengembangkan asuransi kerugian atau kompensasi kerugian bagi petani atas bencana alam/hal sejenis.
Dalam lingkup sosial-ekonomi, negara perlu menjamin struktur pasar yang menjadi fondasi pertanian. Ini harus dikembangkan guna mengatasi struktur pasar yang tidak adil di dalam negeri dan siasat atas struktur pasar dunia yang tak adil bagi negara berkembang. Pendek kata, semua yang menambah biaya eksternal petani, menurunkan harga riil produk pertanian dan struktur yang menghambat kemajuan pertanian, perlu landasan hukum yang kuat (Pakpahan, 2004). Bagi Indonesia, dengan segenap potensinya, tidak ada alasan untuk tidak berdaulat dalam pangan.

Khudori Peminat Masalah Sosial-Ekonomi
Sumber: Kompas, Selasa, 1 April 2008

Membongkar Hegemoni Beras

Oleh Wahyudi Djafar*


Beberapa hari ini media ramai dengan berita naiknya harga beras dunia dan harga kebutuhan pokok lain. Kenaikan harga minyak dunia yang melonjak tajam menjadi alasan pembenar sekaligus kambing hitam dari serangkaian kenaikan harga pangan tersebut.

Namun,meski fluktuasi ekonomi global memiliki pengaruh signifikan terhadap situasi ekonomi dalam negeri,sebagai imbas dari globalisasi, atau pengintegrasian ekonomi nasional dengan struktur global, kita juga tidak boleh menaifkan pengaruh dari dalam negeri. Pangan mempunyai nilai strategis dan vital untuk menggerakkan aktivitas pembangunan suatu negara, baik infrastruktur maupun suprastruktur.

Pangan tidak sekadar menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi semata, akan tetapi telah menjadi suatu komoditas bernilai politis pula. Defisit neraca pangan dapat berakibat luas pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik,seperti halnya beras di Indonesia yang sejak lama telah menjadi komoditas politik penguasa.

Politisasi beras di Indonesia terjadi sejak masa penjajahan Belanda, ketika pemerintah kolonial berkepentingan mendapatkan tenaga buruh murah, untuk dipekerjakan di perkebunan untuk komoditas ekspor. Harga beras senantiasa ditekan serendah mungkin agar masyarakat bisa dengan mudah diserap tenaganya sebagai pekerja perkebunan.

Bahkan ketika terjadi krisis beras pada 1863, pemerintah kolonial berinisiatif menghapuskan bea masuk impor beras dengan tujuan menjaga ketersediaan tenaga buruh murah. Pada masa Jepang, intensifikasi pertanian beras mulai dilakukan dengan memperkenalkan varietas padi baru bagi petani Jawa.

Namun, intensifikasi pertanian beras itu hanya untuk memenuhi kebutuhan perang bala tentara Jepang. Pada masa awal kemerdekaan, selain diliputi semangat untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat,politisasi beras juga tak lepas dari kebijakan kekuasaan. Soekarno berusaha keras melakukan upaya pemenuhan pangan masyarakat. Langkah taktis yang dilakukan yaitu dengan cara memasukkan beras sebagai komponen gaji bulanan pegawai negeri dan tentara.

Tindakan ini diambil demi memproteksi kekuasaannya dengan mengambil hati para aparat negara. Ketika Soekarno runtuh dan digantikan pemerintahan Soeharto, persoalan pangan menjadi hal utama dan pertama.

Di awal berdirinya Orde Baru, kondisi pangan dalam negeri tengah mengalami keterpurukan mendalam,sebagai imbas dari gagal panen yang dialami petani akibat kemarau berkepanjangan, inflasi membubung tinggi,kelangkaan bahan pangan; pemerintah Soeharto terpaksa mengimpor beras hingga angka 9%.

Sebagai upaya jangka panjang, pemerintah mencanangkan program revolusi hijau yang merupakan desakan dari negara-negara maju. Revolusi Hijau menjadi jargon politik untuk melawan derap revolusi merah yang makin mewabah di negaranegara terbelakang.

Tujuan dari program ini adalah melipatgandakan produksi beras secara massif dengan mengandalkan asupan kimia dan biologi, selain prasyarat kelancaran irigasi dan kultur bercocok tanam tanpa harus mengubah bangunan sosial pedesaan. Untuk memajukan program ini, pemerintah melakukan pengawasan secara ketat terhadap pertanian rakyat.

Petani dipaksa untuk menggunakan cara-cara pertanian modern yang sarat dengan mekanisme kimiawi, dari mulai benih, pupuk, hingga obat tanaman semuanya harus dibeli dari perusahaan besar milik asing. Sumber daya dan unsur-unsur kearifan tani tradisional ditinggalkan.

Upaya penyeragaman pangan semakin diperkuat dengan keluarnya UU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang kian mempersempit ruang aktualisasi masyarakat desa. Buah dari revolusi hijau memang dinikmati oleh bangsa Indonesia karena mampu menjadi negara yang berswasembada beras pada 1985,1986,1987,1988,1990.Soeharto memperoleh penghargaan dari FAO. Namun revolusi hijau harus dibayar mahal oleh pemerintah Orde Baru.

Program ini yang pada mulanya dianggap tidak akan mengubah struktur sosial secara radikal seperti halnya program land reform,justru kian membuat timpang struktur sosial di pedesaan. Petani pemilik lahan (farmer) menjadi sangat kaya raya, sementara petani penggarap (peasant) kian mengalami keterpurukan.

Diversifikasi pangan yang tak berjalan karena perhatian tersedot pada upaya pemajuan beras.Ditambah lemahnya struktur mikro di pedesaan, hal itu mengakibatkan Indonesia kembali menjadi negara net-importer pangan. Bahkan di akhir Soeharto berkuasa, pada 1998, tingkat impor beras Indonesia kembali pada angka 9%.

Serangkaian peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia,memberikan pengetahuan betapa kuatnya politisasi beras di Indonesia. Ketika suatu rezim berkuasa sudah tidak lagi mampu menyediakan beras murah bagi massa rakyatnya, akan terancam pula eksistensi rezim tersebut. Hal ini dibuktikan dengan runtuhnya rezim Soekarno dan Soeharto.Beras mampu menjadi penggerak bangkitnya people power.

Karenanya,demi menurunkan tingkat politisasi beras, pangan harus segera didiversifikasi. Rezim SBYKalla yang mencanangkan program revitalisasi pertanian, bukan program swasembada beras seperti rezim-rezim sebelumnya, seharusnya menjadi tonggak bagi pemerintah memassifkan program diversifikasi pangan, tidak malah kembali terjebak dalam dominasi politisasi beras.(*)

*) Wahyudi Djafar
Peneliti pada Saqifa Institute For ECOSOC Rights Yogyakarta

Sumber: Koran Sindo Selasa, 25/03/2008

Beberapa Kesalahan Bahasa Jurnalistik

Kamis, 22 November 2007

Oleh
Dad Murniah

Bagi para penulis dan jurnalis (wartawan), bahasa adalah senjata, dan kata-kata adalah pelurunya. Mereka tidak mungkin bisa memengaruhi pikiran, suasana hati, dan gejolak pe-rasaan pembaca, pendengar, atau pemirsanya, jika tidak menguasai bahasa jurnalistik dengan baik dan benar.

Itulah sebabnya, para penulis dan jurnalis harus dibekali penguasaan yang memadai atas kosa kata, pilihan kata, kalimat, paragraf, gaya bahasa, dan etika bahasa jurnalistik.
Bahasa jurnalistik harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti tampil menarik, variatif, segar, berkarakter. Selain itu, ia juga harus senantiasa tampil ringkas dan lugas, logis, dinamis, demokratis, dan populis.

Dalam bahasa jurnalistik, setiap kata harus bermakna, bahkan harus bertenaga, dan bercita rasa. Kata bertenaga dengan cepat dapat membangkitkan daya motivasi, persuasi, fantasi, dan daya imajinasi pada benak khalayak.

Pendayagunaan kata pada dasarnya berkisar pada dua persoalan pokok. Pertama, ketepatan memilih kata untuk mengungkapkan sebuah gagasan, hal, atau barang yang akan diamanatkan. Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara.
Ketepatan memilih kata dapat dicapai apabila kita sebagai penulis atau jurnalis menguasai dengan baik masalah etimologi, semantik, tata bahasa, ejaan, frasa, klausa, istilah, ungkapan, idiom, jargon, singkatan, akronim, peribahasa, kamus, dan ensiklopedia.

Kedua, kesesuaian atau kecocokan dalam menggunakan kata tadi. Hal ini lebih banyak dipengaruhi faktor teknis tata bahasa, faktor psikologis narasumber dan jurnalis, konteks situasi dan maksud pesan yang disampaikan, serta aspek-aspek etis, etnis, dan sosiologis khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa.

Menyimpang dari Kaidah
Bahasa jurnalistik atau bahasa pers, memang merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia di samping terdapat juga ragam bahasa akademik (ilmiah), ragam bahasa bisnis, ragam bahasa filosofik, dan ragam bahasa literer (sastra).

Bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan dalam menulis karya-karyanya di media massa. Tulisan itu pun memiliki karakter yang berbeda-beda berdasarkan jenisnya.

Bahasa yang digunakan untuk menuliskan laporan investigasi tentu lebih cermat bila dibandingkan dengan yang digunakan dalam penulisan features. Ada pula gaya yang yang khas pada penulisan jurnalisme perdamaian. Yang digunakan untuk menulis berita utama (ada yang menyebut laporan utama, forum utama) juga akan berbeda dengan bahasa untuk menulis tajuk dan features.

Karena berbagai keterbatasan yang dimiliki surat kabar (ruang, waktu), bahasa jurnalistik memiliki sifat yang khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Kosa kata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat.

Surat kabar dibaca oleh semua lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya. Maka bahasa jurnalistik harus dapat dipahami dalam ukuran intelektual minimal. Juga tidak setiap orang memiliki cukup waktu untuk membaca surat kabar, maka bahasa jurnalistik mengutamakan kemampuan untuk menyampaikan semua informasi yang dibawa kepada pembaca secepatnya dengan daya komunikasinya.

Muncul keluhan bahwa bahasa Indonesia di media massa menyimpang dari kaidah baku. Banyak ditemukan kemubaziran bahasa wartawan pada aspek gramatikal (tata bahasa), leksikal (pemilihan kosakata) dan ortografis (ejaan). Berdasarkan aspek kebahasaan,
kesalahan tertinggi yang dilakukan wartawan terdapat pada aspek gramatikal dan kesalahan terendah pada aspek ortografi. Berdasarkan jenis berita, berita olahraga memiliki frekuensi kesalahan tertinggi dan frekuensi kesalahan terendah pada berita kriminal.

Penyebab wartawan melakukan kesalahan bahasa dari faktor penulis karena minimnya penguasaan kosa kata, pengetahuan kebahasaan yang terbatas, dan kurang bertanggung jawab terhadap pemakaian bahasa, karena kebiasaan lupa dan pendidikan yang belum baik. Faktor di luar penulis, yang menyebabkan wartawan melakukan kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia karena keterbatasan waktu menulis, lama kerja, banyaknya naskah yang dikoreksi, dan tidak tersedianya redaktur bahasa dalam surat kabar.

Mencerdaskan dan Memuliakan
Penyimpangan morfologis, misalnya, di mana sering terjadi pada judul berita surat kabar yang memakai kalimat aktif, yaitu pemakaian kata kerja tidak baku dengan penghilangan afiks. Afiks pada kata kerja yang berupa prefiks atau awalan dihilangkan.
Ada juga kesalahan sintaksis, yaitu berupa pemakaian tata bahasa atau struktur kalimat yang kurang benar sehingga sering mengacaukan pengertian. Hal ini disebabkan logika yang kurang bagus.

Kesalahan kosakata pun sering terjadi. Kesalahan ini sering dilakukan dengan alasan kesopanan (eufemisme) atau meminimalkan dampak buruk pemberitaan. Kesalahan ejaan hampir setiap kali dijumpai dalam surat kabar.

Yang cukup mengganggu adalah kesalahan pemenggalan. Terkesan setiap ganti garis pada setiap kolom kelihatan asal penggal saja. Kesalahan ini disebabkan pemenggalan bahasa Indonesia masih menggunakan program komputer berbahasa Inggris. Hal ini sudah bisa diantisipasi dengan program pemenggalan bahasa Indonesia.

Untuk menghindari beberapa kesalahan seperti diuraikan di atas adalah melakukan kegiatan penyuntingan baik menyangkut pemakaian kalimat, pilihan kata, dan ejaan. Selain itu, pemakai bahasa jurnalistik yang baik tercermin dari kesanggupannya menulis paragraf yang baik.

Untuk menulis paragraf yang baik tentu memerlukan persyaratan menulis kalimat yang baik pula. Paragraf yang berhasil tidak hanya lengkap pengembangannya tetapi juga menunjukkan kesatuan dalam isinya. Paragraf menjadi rusak karena penyisipan-penyisipan yang tidak bertemali dan pemasukan kalimat topik kedua atau gagasan pokok lain ke dalamnya.

Bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa. Dengan fungsi yang demikian itu, bahasa jurnalistik itu harus jelas dan mudah dibaca dengan tingkat ukuran intelektual minimal.

Mengacu pada JS Badudu, bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, lancar, dan jelas. Itu mengingat surat kabar dibaca oleh semua lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya.
Demikianlah, bahasa adalah senjata seorang jurnalis, dan kata-kata adalah pelurunya. Seorang jurnalis tidak boleh menggunakan senjata untuk membunuh orang dan bahkan binatang yang tidak berdosa. Ia hanya boleh menggunakan senjata itu untuk mencerdaskan dan memuliakan masyarakat serta membela dan menjunjung tinggi kehormatan negara dan bangsa.

Penulis adalah Kepala Subbid Informasi Pusat Bahasa, Depdiknas

(Sumber: Sinar Harapan)

Ikhwal Sebuah Istilah

Kamis, 6 Maret 2008 | 02:39 WIB

KH Abdurrahman Wahid

Dari segi bahasa, penggunaan kata ”ikhwal” dalam judul di atas jelas salah. Kata ini diambil dari bahasa Arab, yang aslinya berbunyi ahwal. Maksud dari kata itu, keadaan manusia yang senantiasa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Namun, untuk keperluan itu, kita sudah terbiasa menggunakan kata ”ikhwal” sehingga akan terasa sangat janggal menggunakan kata ahwal. Ini karena kebiasaan kita sekarang, kita tidak lagi janggal menggunakan kata itu dalam pergaulan sehari-hari. Dengan demikian, kalau kita gunakan kata ikhwal dalam judul di atas, hal itu jadi sama sekali tidak salah.

Maksud dari judul tersebut adalah kenyataan banyak istilah yang digunakan di negara kita. Istilah pendekatan keamanan (security approach) hingga sekarang sering dipakai walaupun dalam praktiknya pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) menganggap pendekatan itu semakin dipersempit sehingga praktis hanya digunakan untuk kepentingan keamanan belaka. Namun, dalam kenyataan, tanpa penggunaan istilah itu pun pendekatan keamanan tetap dipakai.

Contohnya dalam hal ini adalah istilah Bintang Kejora di tanah Papua. Sampai hari ini, pihak keamanan-pertahanan masih memandangnya dalam artian politis. Padahal, pandangan itu digunakan tanpa mengingat asal-usul historisnya. Istilah Bintang Kejora ini pernah digunakan oleh mereka yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM). Padahal, istilah OPM itu hanya digunakan sebagai alat tawar-menawar (bargaining position) belaka, yaitu agar ruang gerak kawan-kawan di sana lebih besar. Sama sekali bukan sebagai pernyataan politik untuk separatisme (lepas dari Indonesia). Ini semua terjadi karena kesalahan kita sendiri dalam menangani masalah tersebut dengan bijaksana dan mengutamakan kepentingan nasional. Tapi pembunuhan atas Theys Eluay dan sopirnya tetap tidak diperhitungkan sama sekali bahwa ini akibat arogansi pihak yang selalu merasa benar. Inilah tragedi yang harus kita jalani di tanah Papua hingga saat ini, yaitu penggunaan kekerasan tidak pada tempatnya.

Hal yang sama terjadi dengan Megawati Taufik Kiemas. Ia merasa bahwa keadaan memaksanya menderita, karena teman-teman pendukungnya dibawa ke pengadilan. Sedangkan orang-orang lain di luar pengikutnya dibiarkan saja melakukan hal yang sama, tanpa harus diperiksa oleh pengadilan. Istilah populer untuk menandai hal itu adalah pengadilan tebang pilih. Ia menamainya sebagai pembangunan ”poco-poco”. Digunakannya kata itu untuk menandai kenyataan bahwa pembangunan kita seperti penari poco-poco yang maju dua langkah, kemudian mundur pula dua langkah. Hal ini oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ditanggapi bahwa pembangunan di masa Megawati Taufik Kiemas menjadi presiden disebutnya sebagai pembangunan dansa-dansi. Padahal, ia adalah pembangunan cakalele, yaitu berputar-putar di tempat.

Hal terpenting yang harus diingat adalah kenyataan bahwa pembangunan nasional di negeri kita tidak diarahkan pada orientasi yang benar. Bukannya diarahkan pada pemecahan masalah-masalah dasar yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara, yaitu soal korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Yang terjadi hanyalah perebutan pembagian wewenang dan kekuasaan antara pihak eksekutif dan pihak-pihak lain. Herankah kita jika lalu terasa pembangunan kita ”berjalan di tempat?”

KH Abdurrahman Wahid Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB

(Sumber: Kompas)